JAKARTA – Memasuki Tahun Anggaran 2025, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar rapat pimpinan (Rapim) yang berlangsung di Aula Prona, Jakarta pada Kamis (9/1/2025).
Rapim tersebut dihadiri langsung oleh Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid dengan didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, lalu Sekretaris Jenderal, Suyus Windayana yang juga bertindak sebagai moderator, termasuk para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
Selain digelar secara langsung, Rapim ini juga diikuti secara daring oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia beserta jajaran lainnya.
Dalam kesempatan itu, Menteri Nusron Wahid menekankan kepada jajarannya agar penyusunan anggaran Kementerian ATR/BPN lebih berfokus pada program-program teknis yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Saya maunya anggaran-anggaran untuk rapat, bimbingan teknis itu dikurangi. RDTR (Rencana Detail Tata Ruang, red)-nya ditambah, kasus pertanahannya selesai, pelayanannya ditingkatkan lagi,” jelas Menteri Nusron, usai mendengarkan paparan mengenai capaian dan rencana program dari masing-masing pimpinan unit kerja, baik tingkat Eselon I maupun II.
Seperti diketahui, di awal kepemimpinannya, Menteri Nusron menaruh perhatian pada pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan pelayanan di Kementerian ATR/BPN. Sehingga, ia ingin anggaran program yang ada di masing-masing unit kerja pusat, bisa menunjang kedua program tersebut.
“Anggaran yang ada benar-benar dimanfaatkan untuk mengoptimalkan peningkatan sistem layanan dan sumber daya manusia kita,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.
Mengawali kegiatan itu, tampak sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN melaporkan beberapa capaian program tahun 2024, rencana penggunaan anggaran tahun 2025, dan target-target yang akan dicapai di tahun 2025.
Setelah penyampaian laporan disampaikan, dilanjutkan Menteri ATR/Kepala BPN memberi pandangan, masukan dan mengevaluasi beberapa program yang telah dan akan dilaksanakan kedepannya. (*)
