PALU – Dalam kunjungannya ke Sulawesi Tengah, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengungkapkan potensi besar yang dimiliki daerah tersebut.
Dalam pertemuan bersama seluruh kepala daerah se-Sulteng di Kantor Gubernur, Jumat (11/4), ia menyampaikan bahwa terdapat 1,1 juta hektare tanah belum terdaftar yang dapat diberdayakan untuk kepentingan masyarakat.
“Di sini masih banyak lahan yang bisa dimanfaatkan. Ada peluang HGU dan HGB yang belum tersentuh. Ini harus ditata ulang agar bisa dinikmati masyarakat secara luas,” ujar Menteri Nusron.
Ia menegaskan bahwa penataan pertanahan adalah bagian dari instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi ketimpangan agraria dan mendorong pemerataan ekonomi. Penataan tersebut, kata Nusron, harus berlandaskan keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan.
“Kami punya prinsip: yang besar jangan dimatikan tapi tidak boleh ekspansi, yang kecil harus tumbuh, dan yang belum ada harus kita ciptakan. Itu sebabnya sinergi dengan kepala daerah sangat penting,” jelasnya.
Wakil Gubernur Sulteng, Reny Lamadjido, menyatakan kesiapan daerah dalam mendukung langkah-langkah tersebut. “Kami siap melaksanakan arahan Pak Menteri. Ini demi rakyat,” ujarnya.
Turut hadir dalam pertemuan ini seluruh Wali Kota dan Bupati se-Sulteng, serta pejabat dari ATR/BPN pusat dan daerah.
