DENPASAR – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya transformasi menuju birokrasi modern dalam kunjungannya ke Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Bali, Jumat (13/12/2024).
Nusron meminta jajarannya untuk menghadapi tantangan dengan inovasi layanan yang mengutamakan kecepatan, akurasi, dan transparansi, tanpa mengesampingkan kehati-hatian.
“Masyarakat kita sekarang kritis dan cerdas. Wajah birokrasi harus berubah. Kita harus menyederhanakan proses bisnis agar lebih cepat, efisien, namun tetap akurat, baik dari segi data yuridis, fisik, maupun historis,” ujar Menteri Nusron.
Bali menjadi wilayah pertama yang menerapkan layanan pertanahan elektronik di seluruh kabupaten/kota sejak Mei 2024. Langkah ini, menurut Nusron, adalah bukti transformasi menuju birokrasi modern yang adaptif dan berbasis teknologi. Kini, sembilan Kantor Pertanahan di Bali mampu memberikan pelayanan lebih efisien dan mempermudah masyarakat.
Menteri Nusron menekankan bahwa percepatan layanan harus dibarengi kehati-hatian. “Setiap produk yang dihasilkan harus prudent, memastikan tidak ada tumpang tindih, dan akuntabel, karena produk kita adalah produk hukum yang harus bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Selain itu, Nusron mengingatkan pentingnya manajemen risiko. “Pelayanan pertanahan harus berbasis risk management, memperhitungkan potensi konflik atau tumpang tindih di masa depan,” tambahnya.
Transparansi menjadi elemen penting dalam transformasi ini. “Kita harus menjadi birokrasi yang transparan, bisa dikontrol oleh masyarakat. Itulah ciri birokrasi modern,” tegas Nusron.
Transformasi yang ditekankan Menteri Nusron tidak hanya bertujuan mempermudah masyarakat, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan pertanahan dan tata ruang.
Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, Dwi Hariyawan; Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; Plt. Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali, I Made Sumadra; serta para pejabat di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Bali.
Transformasi layanan pertanahan di Bali diharapkan menjadi inspirasi bagi wilayah lain di Indonesia, seiring upaya Kementerian ATR/BPN menciptakan pelayanan yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.
