BANDUNG – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menandatangani lukisan yang merupakan cover atau sampul dari buku “Cerita Tanah Ulayat Hari Ini” pada Rabu (04/09/2024) di The Trans Luxury Hotel, Bandung.
Di atas lukisan tersebut, Menteri AHY menorehkan pesan yang berbunyi, “Terus perjuangkan hak dan kesejahteraan masyarakat adat di mana pun berada”.
“Ungkapan itu adalah bentuk dukungan dan komitmen kita dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat yang ada di Indonesia”, ujar Menteri AHY.
Lanjutnya, “Itu juga kita buktikan melalui penerbitan dua buku mengenai Masyarakat Hukum Adat, yakni buku berjudul “Cerita Tanah Ulayat Hari Ini” dan “Buku Saku Pendaftaran Tanah Ulayat”. Imbuh Menteri AHY.
Kedua buku itu diluncurkan dalam rangkaian International Meeting on Best Practices of Ulayat Land Registration in Indonesia and ASEAN Countries, yang berlangsung dari tanggal 4-7 September 2024.
Adapun karya lukis yang bergambar rumah adat, hutan, dan perbukitan tersebut, dilukis langsung oleh seorang seniman yang saat ini berkarya di Kota Cirebon yaitu bernama Saefudin.
Alasan Saefudin membuat lukisan itu, sebagai bentuk apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN karena telah menyertipikasi tanah-tanah adat yang itu diangga telah memberi kehidupan bagi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia.
Diketahui, bahawa buku “Cerita Tanah Ulayat Hari Ini” yang berisi tentang identifikasi dan inventarisasi tanah ulayat itu juga telah tersebar di seluruh Indonesia. Tidak lain untuk mempermudah pembaca, dalam memahami sebaran Masyarakat Hukum Adat.
“Buku ini sendiri disusun oleh tim penulis yang terdiri dari 6 penulis, diantaranya ada Prof. Dr. Kurnia Warman, lalu M. Adli Abdullah, juga ada Iskandar Syah, dan Setyo Anggraini, serta Adi Putra Fauzi, termasuk ada Beni Kurnia Illahi”, jelas Menteri AHY.
Sebagai informasi, Konferensi Internasional pertama di Indonesia yang membahas mengenai Pendaftaran Hak atas Tanah Ulayat ini dihadiri ratusan peserta yang berasal dari berbagai negara, diantaranya meliputi dari perwakilan World Bank, World Resources Institute, dan perwakilan Lembaga Pertanahan Luar Negeri se-Asia Tenggara.
Kemudian juga ada dari perwakilan National Committee of Indigenous People (NCIP) Filipina, perwakilan Department of Agriculture Land Management (DALAM) Ministry of Agriculture and Forestry of Laos, perwakilan Office of the National Land Policy Board Thailand, dan perwakilan Department of Land Thailand.
Lalu juga ada dari perwakilan Masyarakat Hukum Adat dari 9 provinsi di Indonesia, peserta dari Kementerian ATR/BPN, perwakilan dari Kementerian-kementerian terkait, para akademisi, organisasi mahasiswa, dan perwakilan beberapa universitas yang aktif dalam meneliti dan memperjuangkan masyarakat hukum adat di Indonesia. (*)
