JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), resmi membuka Konferensi Internasional Penilaian Dampak Sosial di Hotel Ritz-Carlton Jakarta pada Selasa (17/09/2024).
Dengan tema “Implementing Better Land Acquisition in Challenging Tenurial Settings: Balancing Acceleration, Certainty, and Fairness”, Menteri AHY menggarisbawahi komitmen Kementerian ATR/BPN dalam menerapkan pendekatan yang tepat, humanis, dan progresif terkait Pengadaan Tanah untuk masyarakat.
“Mengingatkan kita bahwa Pengadaan Tanah tidak boleh menyakiti siapa pun. Penting untuk melindungi kelompok rentan. Ganti rugi yang adil saja tidak cukup; mereka harus menjadi bagian dari pembangunan, bukan terpinggirkan. No one left behind,” tegas Menteri AHY.
Konferensi ini diharapkan menjadi platform diskusi antara para ahli dan delegasi dari berbagai negara untuk merumuskan kebijakan efektif terkait Pengadaan Tanah di Indonesia. “Kami ingin pelaksanaan pembangunan yang tidak hanya bermanfaat ke depannya tetapi juga menjamin perlindungan dan kepastian hukum, terutama bagi Masyarakat Hukum Adat, petani kecil, masyarakat miskin perkotaan, dan kelompok rentan lainnya,” tambahnya.
Dalam forum yang sama, Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Carolyn Turk, menekankan komitmennya dalam mendukung upaya Kementerian ATR/BPN dalam memperkuat penilaian dampak sosial dan Pengadaan Tanah.
Delegasi dari European Union, Stéphane Mechati, juga menyampaikan apresiasi terhadap konferensi ini, menilai pentingnya platform berbagi pengalaman dan identifikasi langkah-langkah dalam menghadapi tantangan pembangunan. “Pengalaman dari negara-negara peserta dapat memberikan pelajaran berharga untuk mendukung pembangunan dan kohesi sosial,” tuturnya.
Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen PTPP), Embun Sari, melaporkan bahwa konferensi ini merupakan hasil kerja sama Kementerian ATR/BPN dengan Bank Dunia, KfW Development Bank, dan European Union (EU), serta bagian dari tahapan social impact assessment yang dimulai sejak 2022.
Konferensi ini dihadiri oleh perwakilan dari World Bank, Asian Development Bank, KfW Development Bank, European Union, serta kementerian/lembaga, akademisi dalam dan luar negeri, dan perwakilan dari pemerintah daerah serta sektor swasta dari berbagai negara seperti Australia, Kanada, Kenya, Thailand, Malaysia, Filipina, Vietnam, Nepal, Pakistan, Zambia, dan negara lainnya.
Menteri AHY didampingi oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dalam acara bersejarah ini. (*)
