BATAM – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), secara simbolis menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada perwakilan warga terdampak pengembangan Kawasan Terpadu Rempang Eco-City yang telah menempati rumah baru di Tanjung Banon, Selasa (18/3/2025).
Bertempat di Balairungsari BP Batam, sebanyak 68 Kepala Keluarga (KK) asal Rempang menerima SHM sebagai bukti konkret komitmen pemerintah dalam mendukung percepatan pembangunan Kawasan Barelang sebagai Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi (KETT).
Menko AHY, yang didampingi Menteri Transmigrasi RI M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, mengapresiasi kerja keras BP Batam dalam mewujudkan pembangunan berbasis keadilan dan kesejahteraan.
“Rempang Eco-City akan menjadi kawasan ekonomi baru yang mampu mendorong pertumbuhan Batam sebagai etalase ekonomi Indonesia. Saya mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pengembangan kawasan ini,” ujar AHY.
Ia menegaskan bahwa dukungan penuh dari pemerintah pusat akan terus diberikan, dengan catatan kesiapan infrastruktur dasar serta aspek lingkungan menjadi prioritas utama dalam rencana pengembangan.
“Masyarakat akan menerima SHM secara bertahap, dan kami berharap Rempang Eco-City bisa menjadi contoh program transmigrasi modern di Indonesia,” tambahnya.
Senada, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menekankan bahwa konsep transmigrasi ke depan berfokus pada penciptaan kawasan ekonomi yang terintegrasi.
“Kami siap mendukung pembangunan rumah baru dan dermaga nelayan untuk warga Rempang agar kesejahteraan mereka semakin meningkat,” tegasnya.
Di sisi lain, Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengungkapkan terima kasih atas dukungan penuh dari pemerintah pusat terhadap realisasi pengembangan Rempang Eco-City.
“Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah akan menjadi kunci percepatan pembangunan Batam sebagai pusat ekonomi baru,” ungkap Amsakar.
Acara ini juga dihadiri Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Wagub Kepri Nyanyang Harris Pratamura, serta Forkopimda Kepri dan Kota Batam.
