PORTAL OPINI

Mengapa Kampus Harus Tolak Pilpres 2024?

2330
×

Mengapa Kampus Harus Tolak Pilpres 2024?

Sebarkan artikel ini
Mengapa Kampus Harus Tolak Pilpres 2024?
Anwar Mujahidin, IAIN Ponorogo

OPINI — Pemilu khususnya pemilihan presiden secara langsung adalah produk reformasi. Civitas akademika adalah pilar penting yang mendorong terwujudnya reformasi `98 dan terus akan mengawal, mengevaluasi dan memajukan gagasan reformasi. Mutu pemilu 2024 yang dinilai banyak elemen masyarakat dan lembaga pemantau pemilu sebagai pemilu terburuk di era reformasi sudah diprediksi oleh kalangan kampus. Sebelum hari pencoblosan berlangsung tanggal 14 februari 2024 , civitas akademika berbagai perguruan tinggi telah menyatakan sikap mengenai pelanggaran etika yang dilakukan oleh presiden, menteri. ASN dan lembaga penyelenggara pemilu. Kecurangan terhadap pemilu 2024 telah berlangsung sebelum hari pemungutan suara di TPS.

Kampus semestinya terus bersuara dengan lantang setelah hari pemungutan suara, bukan karena melihat siapa yang menang tetapi karena terbukti kualitas pemilu yang merosot tajam. Buruknya kualitas pemilu 2024 harus dilihat sebagai rangkaian dari tren penurunan kualitas demokrasi selama dua periode pemerintah Jokowi. Trend kemunduran demokrasi terus berlangsung selama 9 tahun belakangan. Karut marut mahkamah konstitusi dan munculnya politik dinasti merupakan puncak dari kemunduran demokrasi. Setidaknya beberapa bukti sebagai indikator merosotnya demokrasi, dan bahaya akan mandegnya reformasi di era Jokowi dapat dipaparkan di sini.

Pertama, di era ini kembali terwujud stabilitas politik sebagaimana dipahami pada masa era orde baru. Stabilitas dimengerti sebagai apa yang dimaui pemerintah dapat disetujui dan tercapai dengan tanpa perdebatan dan hambatan yang panjang. Pada era pemerintahan Jokowi, posisi DPR sebagai pengawas sangat lemah. Di era ini tercatat rekor pengesahan UU tercepat yakni UU IKN yang disahkan dalam waktu kurang dari dua pekan. DPR kembali ke era orba sebagai tukang stempel apa yang diusulkan pemerintah.

Kedua, Pancasila kembali digunakan sebagai alat kekuasaan sebagaimana terjadi pada masa orde baru. Pemerintah membentuk Badan pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Berdasarkan Perpes No. 24 tahun 2016, BPIP dibentuk untuk membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Anggota masyarakat yang kritis terhadap pemerintah kembali dicap sebagai kelompok masyarakat yang tidak Pancasilais. Keterbelahan masyarakat terus berlangsung semakin sengit sejalan momentum pilkada dan pilpres yang menghadap-hadapkan antara kelompok pro pemerintah dan kontra. Kubu pro pemerintah mengembangkan narasi perlunya kewaspadaan akan bangkitnya politik identitas, adanya kelompok intoleran yang membahayakan NKRI.

Ketiga, Keterbelahan masyarakat dan penundukan terhadap masyarakat sipil yang kritis terhadap pemerintah ditandai diantaranya menghadap-hadapkan posisi PKB-NU yang berada dikoalisi pemerintah dan PKS di luar pemerintah sebagai partai ‘oposisi’pilpres 2019.

Anggota PKB dan PKS di masyarakat muslim memang memiliki potensi koflik horizontal karena perbedaan madzhab dan pandangan keagamaan. Potensi konflik tersebut secara kultural sudah sama-sama disadari sehingga terjadi saling menghormati. Namun strategi politik era ini mengarahkan koflik horizontal tersebut untuk melemahkan kelompok Islam kritis yang berada di luar pemerintahan.

Warga NU yang terafiliasi PKB seolah olah dihadapkan dengan warga PKS dan ormas Islam lainnya yang modernis kritis. Posisi berhadap-hadapan tersebut mencapai klimaks pada pilpres 2019 yang memasangkan Jokowi dengan KH. Makruf Amin yang merupakan Rais Syuriah PBNU sebagai calon wakil presiden. Kemenangan Jokowi dan KH. Makruf Amin memiliki makna kemenangan bagi NU. NU membangun narasi bahwa selama masa orba senantiasa didzalimi oleh kelompok Muhammadiyah yang dinilai dekat dengan pemerintah orba. Kelompok Muhammdiyah dan PKS yang kritis dianggap sebagai kelompok radikal yang membahayakan bagi NU khususnya dan NKRI pada umumnya.

Keempat, Alih-alih presiden memberdayakan partai politik dengan menghargai fungsinya sebagai penyalur aspirasi rakyat dan pengawas pemerintah, Presiden justru melemahkan fungsi-fungsi partai politik dengan mensandera parpol dan mengkonsolidasikan kelompok Pro-Jokowi. Kelompok yang terogansir sebagai relawan Jokowi diorganisir dengan baik dan secara berkala melakukan pertemuan akbar dengan Presiden. Kelompok relawan Pro-Jo tersebut juga berfungsi mengintai semua tindakan masyarakat sipil yang kritis dan siap melaporkan ke polisi bila dipandang ada yang mengusik Presiden dan pemerintah. Anggota DPR dari koalisi pemerintah hanya menjadi tukang stempel program pemerintah dan parpol yang tidak pro akan ditundukkan dengan segala cara diantaranya dipecah belah kepengurusannya.

Hegemoni Rezim Jokowi terhadap partai politik dan ormas sebagai instrumen masyarakat sipil di atas mencapai klimaks pada pemilu 2024. Tangan kotor kekuasaan telah menjangkau semua sendi-sendi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Baik lembaga negara, struktur birokrasi, TNI/ POLRI, ormas keagamaan dan institusi-instusi masyarakat dapat diintervensi oleh negara.

Mulai MK yang mengubah salah satu pasal dalam UU Pemilu sehingga memberikan tiket kepada anak presiden yang sebenarnya belum cukup umur untuk ikut kotestasi pilpres 2024. KPU dengan meloloskan pendaftaran pasangan Prabowo-Gibran tanpa merubah terlebih dahulu aturan KPU.

Keterlibatan aktif Presiden menggerakkan seluruh struktur pemerintahan dari mentri hingga kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran.

Pencairan dana bansos dimana presiden turun langsung membagikan bansos bukan melalui mekanisme yang telah diatur dan pencitraan yang dikonstruksi oleh menteri dan aparat dibawahnya bahwa bansos adalah kebaikan pribadi presiden, bahkan wacana di masyarakat bawah bila paslon 02 tidak dimenangkan maka bansos akan dihentikan. Hingga ketakutan lainnya di masyarakat melalui tokoh-tokoh agama seperti adanya bahaya dari kelompok keagamaan tertentu yang diwacanakan sebagai kelompok radikal.

Kampus semestinya konsisten terus bersuara mengawal reformasi dengan menolak pemilu, khususnya pilpres 2024 karena merupakan bentuk nyata ancaman terhadap sistem demokrasi. Begitu kuatnya tangan kekuasaan melemahkan kedaulatan rakyat, sehingga hasil pilpres bisa ditentukan oleh rezim yang berkuasa. Seluruh elemen masyarakat sipil, civitas akademika, tokoh-tokoh agama dan masyarakat yang sama-sama memperjuangkan dan merawat semangat dan ide-ide, gagasan reformasi `98 sudah semestinya terus bersatu menghentikan semua bentuk hegemoni rezim yang telah melampaui batas dan nyata-nyata merusak semua instrumen yang telah diperjuangkan dalam semangat reformasi `98.

Mandulnya DPR, lemahnya partai politik, pelemahan parpol, adu domba ormas keagamaan, adu domba kampus antara rektorat dengan civitas akademika merupakan bentuk nyata hegemoni rezim Jokowi. Menerima hasil pilpres 2024 sama dengan membiarkan hegemoni Rezim Jokowi yang telah nyata merusak kemadirian, kebebasan dan kedaulan rakyat.

Kampus sebagai pilar utama reformasi bersama semua elemen masyarakat sipil yang masih merasa merdeka dari dominasi dan hegemoni rezim Jokowi, untuk bersatu memulihkan akal sehat dan nurani masyarakat dan melakukan langkah-langkah strategis menghalau hegemoni rezim sehingga kekuatan dan kedaulatan rakyat kembali pulih. Apabila hegemoni rezim ini dibiarkan tanpa perlawan pada pilpres 2024 ini, maka sebagaimana masa orba, hegemoni rezim akan semakin kokoh dan kekuatan masyarakat sipil akan semakin mudah dilemahkan.

Pemerintahan akan dipimpin secara otoriter dalam waktu yang lama. Pemilu hanya akan menjadi rutinitas formal lima tahunan yang hasilnya adalah sesuai dengan kehendak yang berkuasa.

Salam Reformasi