KOTA MALANG – Berbagai persoalan yang masih mendera kalangan buruh menjadi sorotan tajam Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita. Hal itu ia sampaikan dalam acara sarasehan peringatan Hari Buruh Internasional yang digelar oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP), Kamis (01/05/2025).
Dalam sambutannya, Amithya menekankan bahwa masih banyak persoalan pelik yang dihadapi para pekerja dan buruh, yang menuntut solusi konkret dan segera.
“Berbagai masalah yang membelit buruh masih terus menjadi perdebatan setiap tahunnya, seperti soal upah layak. Para buruh juga berhak hidup layak. Harus diingat, mereka adalah ujung tombak dan roda penggerak perusahaan. Sudah sepatutnya mereka menerima upah yang setidaknya mampu mencukupi biaya hidup,” ujarnya lugas.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti isu krusial lainnya, seperti sistem outsourcing, pekerja anak di bawah umur, hingga pemenuhan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan yang masih jauh dari harapan.
“Belum lagi soal PHK. Saya paham bahwa perusahaan juga menghadapi dinamika ekonomi dan harus bertahan di tengah tantangan. Namun, alangkah baiknya jika kasus PHK bisa diminimalisir lewat perjanjian atau klausul kontrak yang matang sebelum pekerja masuk. Komunikasi dan koordinasi antara perusahaan dan buruh perlu dibangun agar ada solusi tengah dan PHK bisa dihindari,” tegasnya.
Politisi muda ini juga menegaskan bahwa DPRD akan terus berperan sebagai penengah dalam konflik buruh dan perusahaan.
“Semua pihak, baik buruh maupun perusahaan, harus saling memahami. Jangan ada yang merasa paling benar. Duduk bersama dan berdiskusi adalah jalan terbaik. Bersama-sama kita bisa membangun iklim ekonomi yang kokoh di tengah tantangan globalisasi,” pungkas Amithya. (Junaedi)
