Portal Sumsel

Masyarakat di Pali Minta Surat Jaminan PT. Daqing Citra PTS Direvisi

12
×

Masyarakat di Pali Minta Surat Jaminan PT. Daqing Citra PTS Direvisi

Sebarkan artikel ini
Masyarakat di Pali Minta Surat Jaminan PT. Daqing Citra PTS Direvisi

PALI SUMSEL. portal Indonesia.com – Belum lama ini telah terbit surat jaminan (kompensasi) untuk masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan Survei Seismik 3D oleh PT. Daqing Citra PTS selaku mitra kerja PT. Pertamina EP dibeberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali).

Namun surat yang bermaterai dan ditandatangani oleh pihak PT. Daqing Citra PTS pada tanggal 6 April 2023 itu, belum diketahui banyak masyarakat umum.

Lebih mirisnya lagi, isi surat jaminan itu dinilai sepihak dan tanpa terlebih dahulu memperhatikan pendapat dan harapan masyarakat di wilayah kecamatan Abab, Penukal dan Kecamatan Tanah Abang.

“Kami minta surat jaminan kompensasi itu direvisi, karena isi surat itu kami anggap sepihak tanpa memperhatikan apa yang menjadi harapan kami sebagai masyarakat,” ungkap Eli, salah satu warga Kecamatan Abab, Rabu kemarin (3/5/2023).

Sementara seorang tokoh pemuda di Kabupaten Pali, Wisnu Dwi Saputra SH, merasa geram setelah mengetahui isi surat jaminan tersebut.

Wisnu mengatakan, setelah membaca dan mencermati, ternyata isi dalam surat itu tidak ada pernyataan dari PT Daqing Citra PTS dan PT. Pertamina bertangung jawab penuh atas ganti rugi atau kompensasi dalam pelaksanaan kegiatan Survei Seismik 3D di wilayah kecamatan Abab, Penukal dan Tanah Abang, serta tidak mendengarkan pendapat dan harapan masyarakat terlebih dahulu.

“Setelah dibaca dan cermati, dalam surat itu cuma berisi aturan Pergub dan teknis pembayaran saja tanpa ada ikatan dan perjanjian antara PT. Daqing PTS dan Pertamina serta masyarakat, bahwa PT. Daqing Citra PTS dan Pertamina siap bertangung jawab penuh atas ganti rugi atau kompensasi serta potensi dampak yang bisa timbul dari kegiatan Survei Seismik 3D di tiga wilayah kecamatan tersebut,” tegas tokoh pemuda yang juga berprofesi sebagai pengacara ini.

Menurut Wisnu, hal itu sangat penting dilakukan agar masyarakat dapat bernafas lega dan tidak dirugikan jika subkontrak PT Daqing PTS selesai masa kontraknya dikemudian hari.

“Untuk itu kami meminta agar PT. Pertamina juga turut menandatangani surat jaminan sebagai bentuk pertanggungjawaban, baik perihal pembayaran kompensasi terhadap masyarakat maupun perihal potensi dampak dari kegiatan Survei Seismik 3D yang akan ditimbulkan,” ucap Wisnu.

Masih menurut Wisnu, perihal ini juga penting sebagai langkah untuk antisipasi, mengingat PT. Daqing Citra PTS) adalah perusahaan dari luar kabupaten Pali.

“Lalu bagaimana kelanjutannya jika kontraknya selesai, tapi proses kompensasi tidak berjalan sebagaimana mestinya? Siapa yang dirugikan kalau bukan masyarakat? Lalu kemana masyarakat akan mengadu kalau perusahaan itu sudah tidak ada lagi di kabupaten Pali?” ucap Wisnu yang menyampaikan dengan nada bertanya.

Otomatis jika itu terjadi, sambung Wisnu, masyarakat pasti akan menyalahkan Pemerintah Daerah. Seperti kejadian di kota Prabumulih, hingga detik ini masih ada yang belum selesai soal kompensasinya. “Kita hanya antisipasi agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan peristiwa yang pernah dialami masyarakat di luar daerah sana tidak terjadi pada masyarakat di daerah sini, sehingga masyarakat di daerah sini tidak kecewa dan dirugikan,” tandas Wisnu.

Sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan, masyarakat yang berada di wilayah kecamatan Abab, Penukal dan Tanah Abang meminta secara tegas kepada PT. Daqing Citra PTS untuk merevisi ulang surat jaminan tersebut.

Tidak hanya itu, PT. Pertamina EP dalam surat jaminan juga harus memberikan penyataan turut bertanggungjawab,

“Ini supaya masyarakat mempunyai bukti kekuatan secara hukum mengenai jaminan kompensasi,” tegas Wisnu.

Selain itu, masyarakat juga meminta PT. Daqing Citra PTS untuk menghentikan atau menunda sementara kegiatan Survei Seismik 3D.

“Sebelum kompensasi kepada masyarakat diselesaikan, tolong hentikan atau tunda dulu kegiatan seismik agar mesyarakat tidak menjadi resah,” pungkas Wisnu.

Sementara pihak Humas SKK MIGAS melalui Tania menyampaikan, bahwa acuan tentang pemberian kompensasi khususnya di Sumsel, adalah Peraturan Gubernur Sumatra Selatan.

“Pada dasarnya untuk pemberian kompensasi memang saat ini khususnya Sumsel mengacu kepada Pergub 40 tahun 2017 dan pemberian kompesasi dibayarkan setelah selesai kegiatan dan verifikasi,” kata Tania saat dimintai konfirmasi melalui pesan WhatsApp mengenai surat yang dikeluarkan oleh PT. Daqing Citra PTS.

Tania menyebut, ada sejumlah tahapan sebelum kompensasi diberikan kepada masyarakat tersebut.

Tahapan penggantian, sebagai berikut :
1. Survei awal oleh tim humas SKK Migas
2. Tofografi oleh tim seismik
3. Pembuatan lubang getar
4. Perekaman data
5. Verifikasi kerusakan tanam tumbuh atau bangunan
6. Pembayaran kompensasi.

“Posisinya harusnya jelas, baik survei awal sampai verifikasi akan melibatkan Pemkab dalam hal ini diwakili oleh pemerintah desa dan kecamatan,” kata Tania yang disampaikan dalam pesan WhatsAppnya.

Namun Tania tidak memberikan penjelasan/jawaban saat ditanya mengenai surat jaminan dari PT. Daqing Citra PTS yang dianggap sepihak dengan tanpa memperhatikan pendapat dan harapan masyarakat, dan juga dalam surat jaminan itu tidak menyebutkan ikatan perjanjian antara PT. Daqing Citra PTS, PT. Pertamina EP dengan masyarakat, serta pernyataan PT Daqing Citra PTS dan PT. Pertamina EP siap bertangung jawab penuh atas ganti rugi atau kompensasi terhadap masyarakat yang lahannya menjadi obyek kegiatan Survei Seismik 3D dibeberapa wilayah kecamatan tersebut.

“Ini yg bisa kami jawab ya Pak ????” kata Tania dalam pesan WhatsAppnya. (Lidian Heri)