Masyarakat Bener Kosongkan Ruangan, Ini Penyebabnya

waktu baca 2 menit
Kamis, 24 Nov 2022 07:00 0 580 Fauzi

PURWOREJO – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Purworejo, akhirnya mengumumkan besaran nilai ganti kerugian terhadap sejumlah bidang tanah terdampak pembangunan Bendungan Bener. Bidang tanah tersebut merupakan kelompok masyarakat yang melakukan gugatan PMH 1 dan 2 yang hingga saat ini belum selesai.

Kegiatan sosialisasi besaran ganti kerugian, dilaksanakan di Balai Desa Guntur dan Laris, Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo.Lebih dari 170 warga terdampak diundang pada kegiatan tersebut. BPN Purworejo juga mengundang perwakilan dari pemerintah daerah setempat, fan tim dari KJPP (Kantor Jasa Penilaian Publik).

Dari pantauan portal Indonesia di lapangan, awalnya masyarakat datang memenuhi lokasi acara. Kegiatan dimulai, Kepala BPN Purworejo Andri Kristanto, menyampaikan maksud dan tujuanya. Pada intinya, KP2T pada kesempatan ini akan menyampaikan harga atau nilai ganti kerugian terhadap bidang tanah milik maysarakat kelompok penggugat PMH 1 dan 2.

Saat nilai ganti rugi mulai dibacakan, masyarakat mulai tidak kondusif. Mereka kecewa dengan nominal ganti rugi yang dinilai tidak layak. Sebagian masyarakat yang awalnya mengukuti acara kemudian membubarkan diri hingga menyisakan bangku kosong dihadapan KP2T yang terus mengumunkan besaran ganti rugi hingga selesai.

Kegiatan dilanjutkan si Balai Desa Laris, disana situasi lebih parah. Masyarakat pemilik lahan, justru tidak hadir sama sekali. Acara sosialisasi kemudian tidak dilanjutkan karena kuasa hukum masyarakat juga menolak menandatangani daftar kehadiran dan berita acara pelaksanaan sosialiasi nilai ganti kerugian.

Andri Kristanto, saat diwawancarai media mengungkapkan pihaknya hanya melaksakan tugas. Ia tidak memaksa masyarakat untuk menerima. Namun KP2T tidak menutup kesempatan bagi masyarakat yang sudah menerima dengan besaran ganti kerugian untuk dapat melengkapi persyaratan administratif, untuk dapat diberikan ganti rugi.

“Hari ini kami mengumumkan penyesuaian besaran ganti kerugian, tetapi kami memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menerima atau belum menerima,” katanya.

Sementara itu, kuasa hukum masyarakat dari Kantor Hukum Hicon, mengatakan, masyarakat keberatan dengan nilai ganti kerugian yang dinilai tidak layak. Tim penasehat hukum juga mempertanyakan dasar apa yang digunakan oleh KJPP untuk menilai tanah milik masyarakat.

“(nilainya) Jauh dari harapan, dan sebenarnya tidak ada kenaikan nilai ganti rugi, hanya ditambah uang ganti tunggu,” kata Imam Munandar, salah satu tim dari Hicon. (Fauzi)

IKLAN MUBAR

IKLAN SITUBONDO

IKLAN KPU MUBAR

IKLAN KOTA PASURUAN

IKLAN BONDOWOSO

IKLAN BONDOWOSO

IKLAN BONDOWOSO

IKLAN DPRD SIDOARJO

IKLAN PDAM SIDOARJO

IKLAN PASURUAN

IKLAN DPRD MUBAR

error: