SURABAYA – Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Jawa Timur menggelar audiensi dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur di Ruang Pleno KPU Jatim, Jl. Tenggilis, Surabaya, Kamis (12/09/2024). Audiensi ini menjadi momentum penting untuk menyoroti fenomena “kotak kosong” dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang semakin marak di berbagai wilayah Jawa Timur.
Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo, menyampaikan kekhawatiran terkait kurangnya perhatian terhadap “kotak kosong” dalam regulasi Pilkada, meskipun pilihan tersebut memainkan peran penting, terutama di daerah dengan calon tunggal.
“Fenomena kotak kosong bukan sekadar alternatif, tetapi bagian dari demokrasi yang harus dihormati. Di Surabaya, Gresik, dan sejumlah wilayah lain, pilihan ini menjadi cara masyarakat untuk menolak dominasi politik yang tidak sehat,” tegas Heru.
MAKI Jatim mendesak KPU Jatim agar memberi ruang yang adil bagi pilihan kotak kosong dalam setiap tahapan Pilkada. Heru juga menekankan bahwa sosialisasi mengenai kotak kosong perlu ditingkatkan, agar masyarakat memahami bahwa memilih kotak kosong adalah hak demokrasi yang sah.
“Kami akan terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kotak kosong sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuatan politik yang mendominasi,” lanjut Heru.
Fenomena kotak kosong bahkan dianggap serius oleh tim paslon tunggal, yang membentuk jaringan masif hingga ke tingkat RW untuk menghadapinya. Ini, menurut Heru, menunjukkan bahwa kotak kosong adalah alternatif yang diakui oleh masyarakat.
MAKI Jatim berharap KPU Jatim lebih peka terhadap fenomena ini dan membantu menciptakan proses demokrasi yang adil. “Audiensi ini menegaskan komitmen MAKI Jatim dalam mengawal integritas Pilkada, memastikan setiap suara, termasuk kotak kosong, dihargai dalam proses demokrasi di Jawa Timur,” pungkas Heru.
