MAMUJU – Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mamuju (Unimaju) menggelar aksi penyegelan kampus di Jalan Baharuddin Lopa, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Selasa (21/1/2025).
Langkah ini diambil sebagai bentuk protes terhadap biaya benchmarking (studi banding) yang dianggap terlalu mahal dan membebani mahasiswa.
Tidak hanya itu, para mahasiswa juga menyoroti dugaan pungutan liar (pungli) berupa pemotongan dana Beasiswa KIP yang seharusnya diterima penuh oleh mahasiswa penerima bantuan.
Koordinator lapangan, Ivan Tumohon, menegaskan bahwa kebijakan kampus telah menciptakan keresahan besar di kalangan mahasiswa, terutama angkatan 2022.
“Kami merasa kebijakan kampus ini tidak sesuai dan justru menambah beban mahasiswa. Biaya benchmarking yang terlalu mahal sangat memberatkan kami,” tegas Ivan.
Ivan juga memperingatkan bahwa mahasiswa akan terus menduduki dan memboikot kampus hingga tuntutan mereka dipenuhi.
“Selama Rektor Unimaju tidak menemui kami, kami akan memboikot kampus ini sampai aspirasi kami didengar,” tambahnya.
Pihak Kampus Beri Penjelasan
Menanggapi aksi ini, Wakil Rektor I Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama, Dr. Furqan, menjelaskan bahwa benchmarking adalah program baru yang dirancang untuk mendukung kegiatan magang mahasiswa sesuai kebijakan kampus.
“Program ini menjadi tantangan bagi kampus karena ada perbedaan perlakuan untuk mahasiswa penerima Beasiswa KIP dan non-KIP. Mahasiswa KIP ditanggung pemerintah, sementara mahasiswa non-KIP wajib membayar biaya pendaftaran,” jelas Furqan.
Ia juga menantang mahasiswa untuk menunjukkan bukti jika memang ada oknum yang melakukan pemotongan dana Beasiswa KIP.
“Jika ada oknum yang memotong Beasiswa KIP, tunjukkan bukti kepada kami. Kami siap menindaklanjutinya,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Rektor III Bidang SDM, Yati Heryanti, turut angkat bicara.
“Saya baru tahu ada dugaan pemotongan Beasiswa KIP. Kami akan segera melakukan investigasi untuk mengungkap siapa oknum di balik tindakan tersebut,” ujarnya singkat.
Tuntutan Mahasiswa
Dalam aksi ini, mahasiswa mengajukan delapan tuntutan utama:
- Mendesak transparansi dan kejelasan terkait program benchmarking.
- Mengembalikan akses mahasiswa non-KIP untuk perjalanan ke Makassar dengan biaya Rp2,5 juta.
- Memberikan kebebasan bagi mahasiswa non-KIP untuk memilih lokasi benchmarking.
- Mendesak evaluasi terhadap Ketua Panitia Benchmarking.
- Mendorong penyusunan pedoman kemahasiswaan yang lebih jelas.
- Meminta perbaikan fasilitas kampus.
- Menghentikan praktik pungli terhadap dana Beasiswa KIP.
- Memberikan ruang kebebasan berekspresi bagi mahasiswa.
Aksi ini menjadi gambaran nyata keresahan mahasiswa terhadap kebijakan kampus yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan mereka. Jika tuntutan tidak segera ditindaklanjuti, mahasiswa berjanji akan terus melanjutkan aksi hingga perubahan nyata terjadi.