MAMUJU – Gelombang solidaritas mahasiswa kian meluas. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Mamuju pada Jumat (29/8/2025) menduduki ruang paripurna DPRD Kabupaten Mamuju.
Mereka menuntut lembaga legislatif daerah menyatakan sikap terkait tragedi aksi mahasiswa di Jakarta, Kamis (28/8), yang menewaskan seorang pengemudi ojek online (ojol) setelah terlindas kendaraan taktis Brimob, serta berujung pada penangkapan sejumlah mahasiswa.
Aksi yang mereka sebut “teklap” ini berlangsung tegang namun terkendali. Orasi bergantian menggema, menegaskan tuntutan agar DPRD Mamuju tidak tinggal diam.
“Jika tidak ingin ikut teklap, silakan keluar dari ruangan ini,” tegas Takim, salah satu orator aksi, di hadapan para anggota dewan.
Takim menyebut, aksi itu adalah bagian dari konsolidasi nasional dan wujud solidaritas terhadap korban, sekaligus perlawanan terhadap praktik represif yang dinilai mencederai demokrasi.
Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Mamuju Syamsuddin Hatta menyampaikan apresiasi.
“Sebagai Ketua DPRD, saya memberikan penghargaan atas semangat dan keberanian teman-teman mahasiswa,” ujarnya.
Syamsuddin menegaskan, meski tanpa pemberitahuan resmi, pihaknya tetap menerima mahasiswa dengan terbuka.
“Sekalipun tidak ada surat masuk, kami tetap menyiapkan ruang dan pengamanan. Demokrasi harus dijaga dengan saluran aspirasi yang sehat,” katanya.
Ia menambahkan bahwa DPRD Mamuju turut mendukung langkah menghentikan pembahasan sejumlah agenda di Senayan sebagai bentuk respon atas tuntutan aksi mahasiswa.
“Ini jadi pembelajaran penting, bagaimana rakyat dan pemerintah harus terus menjaga komunikasi,” tandasnya.
Aksi ini menambah panjang daftar gelombang protes di berbagai daerah yang menuntut keadilan dan mengecam kekerasan aparat terhadap demonstran.
