Konferensi pers Gerakan Mahasiswa Pemalang Raya dan Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Pemalang, Jum’at (4/12/2020). (Foto : A’idin / Portal Indonesia)
PEMALANG | portal-indonesia.com –
Sehari sebelum melakukan aksi Gerakan Mahasiswa Pemalang Raya (GEMPAR) dan Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Pemalang melakukan press conference, terkait aksi yang akan dilakukan di hari sabtu tanggal 5 Desember 2020, disalah satu rumah makan di Pemalang, Jum’at (4/11) sore.
Koordinator lapangan aksi dan Ketua Gempar Hamu Fauzi mengatakan bahwa tujuan dari aksi ini merupakan ungkapan aspirasi para mahasiswa dan pemuda Pemalang terhadap kinerja pemerintah dan DPRD Kabupaten Pemalang.
“Maka melihat bobrok dan buruknya kinerja Pemda dan DPRD Kabupaten Pemalang, maka kami Gerakan Mahasiswa Pemalang Raya (GEMPAR) dan Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Pemalang akan menyelenggarakan aksi dengan tema besar “Raport merah Pemda & DPRD Pemalang,” katanya.
Ada beberapa point yang diungkapkan oleh Hamu Fauzi, antara lain Pemerintah Kabupaten Pemalang sama sekali tidak mencontohkan Good Goverment, akuntabilitas serta keterbukaan informasi publik tidak dicontohkan sampai saat ini, hal ini menimbulkan asumsi-asumsi bahwa Pemda Pemalang ada niat jahat terhadap rakyat.
“Terkait dana penanganan Covid-19 Rp 18,3 M yang bersumber dari APBD pun tidak ada kejelasan dialokasikan kemana saja, untuk tenaga medis berapa?, untuk rumah sakit-rumah di daerah berapa?, untuk pengadaan alat rapid test berapa, dan lain sebagainya.
” Ketidak terbukaan tersebutlah yang membuat dugaan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang memiliki niat jahat terhadap rakyat terlihat semakin nyata.” lanjutnya.
Beberapa point bagi Pemda Pemalang mengenai kacaunya perencanaan dan pembangunan daerah. Buruknya pelayanan administrasi Kependudukan dipermasalahkan oleh para pemuda dan mahasiswa Pemalang juga menjadi sorotan bagi mahasiswa dan pemuda Pemalang.
Hamu Fauzi dan teman-temannya juga menyoroti kinerja DPRD dibidang pengawasan.
“Sampai detik ini kami katakan hanya “gimick” saja, hampir tidak ada pengawasan sama sekali yang dilakukan oleh DPRD terhadap kinerja PEMDA yang juga ugal ugalan,” beber Hamu.
Dia mencontohkan mengenai Investigasi DPRD terkait dana BPNT yang disunat, siapa pelakunya, bagaimana akhirnya? investigasi pun menguap tidak ada jluntrungnya, DPRD terkesan tengah pansos dan melakukan gimick politik agar dikira fungsi pengawasannya sudah dilakukannya.
“Keracunan Ikan tongkol BPNT, siapa pelakunya, apa hukumannya?, ” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, disoal pula kehadiran Pemda Pemalang dan DPRD terhadap kepentingan pemuda dan mahasiswa.
“Mereka malah membuat segregasi sosial, tradisi ningrat dari pembantu rakyat ini semakin menjadi-jadi sampai saat ini. Upaya – upaya untuk memparbaiki Indek Pembangunan Manusia (IPM) tidak pernah benar-benar dilakukan,” jelas Hamu.
Satu lagi yang disinggung oleh para mahasiswa terhadap DPRD, dimana mantan ketua DPRD Kabupaten Pemalang yang juga cabup dalam pilkada ini, ketika debat publik kemarin mengatakan kampus-kampus di pemalang tidak bermutu, narasi pesimistis tersebut jelas mendiskreditkan mahasiswa pemalang, dan berpotensi mempersulit lulusan-lulusan Pemalang nantinya.
Dalam Raport kinerja Pemkab Pemalang dan DPRD Kabupaten Pemalang, para mahasiswa dan pemuda memberi nilai merah dengan angka 4 pada pemkab dan DPRD,” pungkasnya. (A’IDIN, ST)
