Portal Jatim

LBH CAKRA Cium Aroma Korupsi Dana BSPS

57
×

LBH CAKRA Cium Aroma Korupsi Dana BSPS

Sebarkan artikel ini
LBH CAKRA Cium Aroma Korupsi Dana BSPS
Abdul Azis, Tim Investigasi LBH CAKRA

SITUBONDO — Penataan Kawasan Rumah Kumuh melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kabupaten Kabupaten Situbondo melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman tahun 2023 dipertanyakan dan diduga telah terjadi korupsi yang merugikan negara.

Anggaran yang diduga tumpang tindih dengan anggaran APBN dari dana aspirasi anggota DPR RI ini disinyalir menjadi polemik di masyarakat dimana menjadi opini publik yang digiring menuju politik ditahun 2024.

Selain menjadi Opini Publik, Dana BSPS dimanfaatkan dan dijadikan Bancakan oleh oknum untuk memperkaya diri dan Golongannya.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini senilai Rp20 juta diberikan pemerintah sebagai stimulan bagi masyarakat dapat digunakan untuk pembelian bahan bangunan senilai Rp17,5 juta dan Rp2,5 juta untuk upah tukang.

Dilapangan Media Portal Indonesia mewawancarai salah satu penerima manfaat yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan Pelaksanaan BSPS Sudah dilaksanakan, Kami hanya menerima Barang, Tuturnya.

Tapi sayang Kualitas Bahan Bangunan dibawah standart karena kami tidak belanja sendiri dan kami sudah membuat dan menandatangani rekening penerima dana BSPS tapi sampai sekarang kami tidak menerima rekening tersebut, kami hanya menerima barang tidak tahu berapa harga per item yang kami terima. Terang Penerima manfaat. Rabu(17/05/2023)

Abdul Azis, Anggota DPP LBH CAKRA Mengatakan Dana BSPS ini adalah Program bedah rumah yang dinilai sangat efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan yang tak kalah penting adalah tidak adanya celah korupsi dalam pelaksanaannya. Karena dana ini langsung dikirim ke rekening pemilik rumah penerima bantuan.

Namun berbanding terbalik di lapangan, Kami mendapat pengaduan dari masyarakat dan Tim Investigasi LBH CAKRA turun ke lokasi di Desa Dawuhan Kecamatan Suboh kepada Penerima manfaat dana BSPS maka kami menghimpun Informasi, menganalisa, menyimpulkan dan diduga dalam pelaksanaan dan Penggunaan dana BSPS terjadi tindak pidana Korupsi.Terangnya.

Fakta dilapangan Tahapan sebelum pelaksanaan dan dalam Pelaksanaan tidak sesuai dengan Petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh kementerian PUPR. Lanjut Azis

Informasi yang kami terima dalam pengajuan dana BSPS kepada Kementerian melalui Anggota DPR RI dan Dana BSPS tersebut merupakan Dana Aspirasi dari anggota DPR RI yang mana dibawah sudah ada Perantara atau Brokernya dan diduga ada Feedback atau setoran 3 juta kepada Broker tersebut apabila dana tersebut sudah cair. Tambah Azis

Selain itu, Abdul Azis menerangkan hasil Investigasi dilapangan dalam pelaksaaan dan penggunaan dana menemui banyak kejanggalan dimana setiap rumah mendapatkan bantuan bedah rumah berbentuk bahan bangunan senilai Rp 20.000,000,-/KK dipotong upah sebesar Rp 2.500.000.00,- Sisanya Rp. 17. 500.000,- dikelola oleh ketua kelompok Pengguna manfaat (KPM) dan untuk Rekening Penerima manfaat tidak pernah menerima buku rekening yang pernah dibuatnya.

Informasi terkait Mark up harga bahan bangunan dan Penyedia bahan atau toko yang dilakukan oleh oknum dilapangan dan Bukti-bukti sudah kami kantongi yang diduga telah terjadi tindak pidana korupsi, Kami akan mengambil langkah hukum agar masyarakat dibawah tidak dirugikan dan bodohi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. pungkasnya.

Ketua Kelompok Penerima Manfaat, Desa Dawuhan saat dikonfirmasi via WhatsApp tidak menjawab Panggilan dan tidak merespon sampai berita ini ditayangkan.