Laporan Pelanggaran Etik, Muhammad Abdullah Ingin Segera Dipercepat

Laporan Pelanggaran Etik, Muhammad Abdullah Ingin Segera Dipercepat
Kantor DPRD Kabupaten Purworejo (Fauzi/Portal Indonesia)

PURWOREJO – Terkait adanya pelaporan Pelanggaran etik terhadap salah satu DPRD di Kabupaten Purworejo, Fraksi Partai Nasdem meminta Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Purworejo Jawa Tengah menginginkan segera di tindaklanjuti.

adapun laporan yang di lakukan oleh DPD LSM Tamperak Purworejo, dalam laporan nya bahwa dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Muhammad Abdullah.

Permintaan teresebut disampaikan melalui surat dengan nomor 001/F.PND/IV/2022 tertanggal 11 April, yang ditujukan kepada Ketua BK DPRD Kabupaten Purworejo. Surat telah diterima oleh Ketua BK yang juga anggota Fraksi PDIP, Hendrikus Karel.

“(surat dari Fraksi Partai Nasdem) sudah kami terima, dan akan segera kami tindaklanjuti,” kata Hendrik, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (12/4/2022).

Hendrik memastikan, pihaknya akan segera mengambil tindakan baik terhadap permintaan dari Fraksi Partai Nasdem, maupun dari pelapor, dalam hal ini Ketua LSM Tamperak. Namun Ia juga meminta khalayak memahami proses di BK.

“Berkas laporanya akan kami teliti, apakah lengkap atau belum, apakah bisa ditindaklanjuti atau belum. Nanti kami rapatkan internal,” katanya.

Di tempat terpisah,Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Purworejo, Muhammad Abdullah, yang juga menjadi terlapor dalam hal ini, memastikan dirinya dan Nasdem patuh dan dan taat terhadap aturan yang berlaku.

“Kami menghormati pendapat orang termasuk yang mengadukan salah satu anggota fraksinya. Karenanya fraksi mendorong dan mendukung Badan Kehormatan untuk segera memproses laporan tersebut,” ujarnya.

Manakala nantinya terbukti ada pelanggaran etik sebagaimana yang dituduhkan, lanjut Abdullah, Badan Kehormatan diminta memberikan sanksi sebagaimana telah diatur dalam tata tertib DPRD.

“Namun manakala aduan dan laporanya tidak benar apalagi mengandung unsur fitnah tentu fraksi akan mengkaji untuk melakukan langkah hukum yg tepat,” pungkasnya. (Fauzi)

error: