PASURUAN – Senin (30/12/2024) pagi, rombongan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pasuruan, Jawa Timur melakukan sidak ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. R Soedarsono, Kota Pasuruan.
Dalam sidak tersebut, Komisi I menanyakan sejumlah hal kepada pihak rumah sakit diantaranya mulai dari sistem pelayanan, penanganan pasien hingga sarana prasarana untuk menunjang ke arah pelayanan yang lebih baik dan meningkat.
Ada beberapa catatan yang menurut pihak Komisi I, untuk selanjutnya mendorong pihak management RSUD Soedarsono melakukan perbaikan diantaranya terkait layanan perawat agar masyarakat lebih percaya kepada pihak rumah sakit tersebut.
“Dari semua segi pelayanan, fasilitas fasilitas yang kita lihat tadi sudah baik dan bagus, kalau kami amati tinggal pelayanan dari perawat dan ini yang perlu ditingkatkan kembali,” ujar ketua Komisi I DPRD Kota Pasuruan, Yanuar Priambada.
Dalam kesempatan itu pula, Akhmad Rifai selaku anggota Komisi I juga mengaku akan melakukan evaluasi dan mengkaji ulang terutama soal anggaran pembangunan fisik yang ada di rumah sakit tersebut.
“Nanti coba kita evaluasi dan kita kaji lagi, seperti apa.
Itu bukan uang kecil.
Kita akan terus kawal perbaikan pada fasilitas dan SDM dari Rumah Sakit ini. Tentunya ini untuk kebaikan kita semua, dan untuk kemaslahatan masyarakat,” tegas Rifai, usai sidak dilakukan.
Dari giat sidak yang dilakukan, tampak rombongan Komisi I menyusuri setiap ruangan pasien yang ada di rumah sakit mulai dari ruang pasien untuk anak hingga pasien dewasa terutama pasien BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Pasuruan.
Dijelaskan oleh Rifai, bahwa pasien BPJS Kesehatan hanya melalui satu pelayanan dan hampir semua ruangan yang disiapkan kedepan semuanya harus ber-AC. Dan di tahun 2025 kedepan, tidak ada alasan bagi pihak rumah sakit ataupun Puskesmas untuk mempersulit soal adiministrasi terutama bagi pasien kurang mampu karena 100% sudah tercover BPJS bantuan dari Pemerintah.
“Semua kita komisi I disini hanya untuk Kota Pasuruan lebih baik, dan di tahun 2025 seluruh masyarakat sudah tercover BPJS. Maka dari itu tidak ada istilah Rumah Sakit maupun Puskesmas bilang tidak dicover BPJS, karena pada komisi I kemarin ditahun 2025 sudah fix 100% masyarakat kota Pasuruan sudah tercover BPJS,” ujar Rifai.
Disisi lain soal penggunaan mobil Ambulans termasuk Mobil Jenazah juga telah dijelaskan, yang mana bagi masyarakat yang ber-KTP Kota Pasuruan mulai dari mengantar hingga ke tempat pemakaman didaerah Kota Pasuruan adalah Gratis.
Lalu terkait batasan waktu layanan kesehatan di rumah sakit yang memakai BPJS, pihak rumah sakit meneranfkan bahwa itu tidak benar. Karena batasan waktu BPJS tidak ada sebutan jangka waktu, tapi disitu hanya ada batasan flat form.
“Jika memang ada ditemukan 3 hari dipulangkan tanpa alasan yang bagus silahkan datang ke kami komisi I, kita akan tindak lanjuti. Dari sini Kita sendiri belum sounding ke BPJS, masih belum tau. Istilahnya kita masuk satu pintu, perimbangannya nanti kita akan komunikasi kepada BPJS, seperti apa aturan aturan BPJS yang terbaru ditahun 2024 – 2025,” tuturnya.
Sementara dari Direktur RSUD Dr. R. Soedarsono, Kota Pasuruan, dr Burhan mengaku akan terus melakukan pembenahan terhadap managementnya tentunya demi menuju ke arah perbaikan bersama.
“Kami pihak management terus ingin pembenahan pada Rumah Sakit, banyak PR mulai dari segi fasilitas fisik, sarana prasarana maupun sistem . Kita benahi secara bertahap, mungkin bisa dibedakan dengan tahun ke tahun bagaimana Rumah Sakit ini,”
Lanjut Burhan, “Kekurangan pasti ada, kita tidak bisa sempurna tanpa ada dukungan dari pihak pihak lain dan semua saling mensuport. InsyaAllah kita tetap menjaga agar pelayanan di rumah sakit yang lebih baik,” pungkasnya. (Eko)
