Portal Jatim

Komisi A Sidoarjo menggelar Hearing Terkait Mutasi 495 ASN Sidoarjo

141
×

Komisi A Sidoarjo menggelar Hearing Terkait Mutasi 495 ASN Sidoarjo

Sebarkan artikel ini
Komisi A Sidoarjo menggelar Hearing Terkait Mutasi 495 ASN Sidoarjo
Hearing Komisi A DPRD Sidoarjo dengan Sekda dan BKD

SIDOARJO — Komisi A DPRD Sidoarjo menggelar hearing (Dengar pendapat) di ruang Sidang Paripurna DPRD Sidoarjo yang berlangsung gaduh Senin (22/04/2024) dengan agenda Pembatalan Pelantikan 495 Pejabat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo .

Hadir dalam Hearing tersebut , Ketua DPRD Sidoarjo H. Usman, Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori , Ahli hukum tata negara DR Rusdianto sesung dari Universitas Narotama Surabaya Wakil Ketua Komisi A H.Haris,Ketua KPU H. Iskak, Ketua Bawaslu Agung Nugraha ,Sekda Sidoarjo Feny Apridawati , Asisten administrasi umum Atok irawan, Kabag Organisasi Arif Mulyono, Kepala Badan kepegawaian daerah ( BKD ) Budi Basuki, Anggota Komisi DPRD Sidoarjo.

Sementara itu Ketua Komisi A Dhamroni chudlori mengatakan, pihaknya meminta SK yang ditanda tangani Sekda Sidoarjo Feny Apridawati, dimana dalam SK tersebut disebutkan pembatalan dari 495 pejabat dan ASN Pemkab Sidoarjo yang berlaku 19 April 2024.

” Disposisi surat itu ada di meja Bupati tanggal berapa , sehingga apakah bisa melaksanakan pelantikan tanpa ada disposisi dari Kepala daerah ,sampai saat ini saya hanya ingin tau dimana dimana SK tersebut ” jelasnya .

Dalam kesempatan itu Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati memohon maaf atas persoalan tersebut. Ia berjanji persoalan seperti ini menjadi bahan evaluasi Pemkab Sidoarjo untuk terus berbenah.

“Saya memohon maaf atas kesalahan ini, mudah-mudahan ini menjadi bahan evaluasi Pemkab Sidoarjo untuk lebih baik lagi,”ucapnya.

Sedangkan kegaduhan di kalangan ASN timbuk karena mutasi tersebut dan Bahkan ada yang sudah syukuran karena sudah serah terima dengan menyembelih kambing .

Sementara itu Ketua DPRD Sidoarjo H. Usman yang hadir meminta persoalan tersebut segera dikonsultasikan ke Kemendagri. Pasalnya SK pembatalan tersebut terdapat batas akhir berlakunya pembatalan pelantikan tanggal 30 April 2024.

“Saya minta Komisi A dengan Sekda dengan jajarannya bersama-sama ke Kemendagri dan hasil dari Kemendagri itu kita patuhi bersama, kita sepakati sekarang hari Senin, kita paling telat Kamis sudah harus ke Kemendagri karena tanggal 30 ini batas akhir pembatalan,” pintanya.

Sementara itu tenaga ahli hukum tata Negara Rusdianto Sesung mengatakan keputusan bupati Sidoarjo tentang pembatalan pelantikan secara hukum sah. Namun secara prosedur cacat. Pasalnya saat melakukan pelantikan tanpa ada surat persetujuan Kemendagri.

“Memang cacat tapi kadar kecacatannya bukan cacat wewenang karena kalau cacat wewenang itu ada didalam pasal 56 ayat 1, kalau dia cacat wewenang maka akibat hukumnya dia batal demi hukum, dia itu hanya mengandung cacat prosedur,” ucapnya.

“pejabat yang dilantik kemarin saat ini masih sah menduduki jabatannya. Namun setelah tanggal 30 April 2024 besok, 491 ASN yang kemarin dilantik kembali ke jabatan semula” ujar Rusdianto.

“Posisinya sekarang ini Bu Fenny masih Sekda, Pak Budi masih Kaban sampai tanggal 30 April kecuali jenengan menggugat ke PTUN bisa,”ujarnya.

Rusdianto juga memastikan secara hukum bahwa kebijakan pejabat yang kemarin dilantik juga sah secara hukum.

Namun sekali lagi sampai tanggal 30 April sebagai batas akhir pembatalan pelantikan. Berbeda jika upaya meminta rekomendasi persetujuan pelantikan dari Kemendagri telah diperoleh. Maka ucap Rusdianto, SK bupati Sidoarjo tentang pembatalan pelantikan tersebut harus dicabut.

“Kalau ternyata rekomendasinya mengakui berarti tetap, berarti keputusan pembatalannya harus dicabut, kalau tidak disetujui berarti pembatalan ini berlaku, kembali ke awal semua, namun tindakannya tetap sah, misalnya saya sebelumnya bukan siapa-siapa lalu menjadi kepala bidang, lalu saya jadi PPK di bidang itu lalu saya tandatangani kontrak, kontrak saya tetap sah sampai tanggal 30 tadi,”pungkasnya.