KOTA MALANG – Menyusul aksi demonstrasi dan audensi warga Kelurahan Kesatrian, Kecamatan Blimbing, Kota Malang di Gedung DPRD Kota Malang, anggota Komisi A, yaitu A. Rohmad, S.Sos, bersama staf DPRD, bertandang ke lokasi rumah-rumah yang sebelumnya dikosongkan secara paksa.

Dalam kunjungannya ke rumah-rumah warga tersebut, anggota Komisi A DPRD Kota Malang mendapat teguran dari beberapa anggota Korem 083/Baladhika Jaya yang meminta surat perintah tugas. Namun, Rohmad, anggota DPRD dari Fraksi PKS, dengan tegas menyatakan bahwa anggota legislatif tidak membutuhkan surat tugas saat mengunjungi warga yang menghadapi masalah.

Selain itu, anggota DPRD ini juga mengecam tindakan ilegal oknum TNI yang melakukan penggusuran terhadap rumah-rumah yang bukan merupakan rumah dinas TNI. Bahkan, rumah-rumah tersebut telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Rohmad juga menyayangkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan penggusuran ini terhadap negara.

Oleh karena itu, ia berharap bahwa dirinya bersama anggota Komisi A DPRD Kota Malang lainnya akan berjuang agar pemilik rumah bisa kembali menempati rumahnya sendiri dan menghindari tindakan penggusuran sewenang-wenang oleh aparat TNI.

Rumah-rumah yang telah digusur dan dikunjungi oleh anggota Komisi A DPRD Kota Malang sudah banyak yang mengalami perubahan fungsi, antara lain terdapat di Jalan Panglima Sudirman, Jalan Kesatrian, Jalan Kesatrian Dalam, Jalan Hamid Rusdi, Jalan Pemandian, Jalan Urip Sumoharjo, dan Jalan Sultan Hadiwiajaya.

Para pemilik rumah yang telah digusur secara ilegal oleh oknum TNI berharap agar anggota Komisi A DPRD Kota Malang memiliki wewenang untuk membela hak mereka terhadap rumah dan memastikan bahwa mereka dapat kembali menempati rumah mereka.

Selain itu, mereka juga berharap agar anggota Komisi A dapat memperjuangkan hak mereka terkait program sertifikat gratis atau prona guna mendapatkan surat hak milik secara legal, sehingga tidak akan ada lagi tindakan penggusuran paksa yang terjadi. (Junaedi)