LAHAT – Kebijakan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Dinas Kominfo Lahat kembali menuai kritik tajam dari kalangan wartawan.
Hasil verifikasi administrasi kerja sama media yang dirilis pada 25 Maret 2025 mengejutkan banyak pihak. Dari total 142 media yang mengajukan kerja sama publikasi, hanya 24 yang dinyatakan memenuhi syarat.
Yang lebih mengejutkan, media hanya diberikan waktu satu hari hingga 26 Maret 2025 untuk melengkapi berkas. Kebijakan ini dianggap tidak masuk akal dan dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap insan pers.
Ketua JMSI Lahat, Robi, menyesalkan langkah yang diambil oleh Dinas Kominfo. Menurutnya, media adalah mitra strategis dalam membangun Kabupaten Lahat.
“Seharusnya Kominfo bersinergi dengan media, bukan justru mempersulit dengan persyaratan yang ribet dan tidak transparan. Kabid PIKP dan Kasinya harus segera diganti,” tegas Robi.
Hal senada disampaikan Fudin, Kontributor Metro TV. Ia menuding Kabid PIKP Imam Santosa dan Kasi Wadi tidak pernah menyosialisasikan mekanisme kerja sama kepada media.
“Mereka tak pernah memberi tahu kapan pendaftaran dibuka, apa saja syaratnya, atau kapan MOU ditandatangani. Tiba-tiba mereka mengeluarkan daftar verifikasi media. Jelas ini absurd! Mereka tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Wajar jika banyak wartawan kecewa dan mendesak pergantian mereka,” tegasnya.
Rio, jurnalis Investigasi Sumsel, menilai langkah Kabid dan Kasi PIKP seolah ingin bermusuhan dengan wartawan.
“Persyaratan yang mereka buat sangat tidak masuk akal. Ini merusak kerja sama yang sudah terjalin dengan Pemkab Lahat. Bupati harus bertindak, mengganti mereka agar tidak semakin memperburuk hubungan dengan media,” ujarnya.
Sementara itu, mantan Ketua PWI Lahat, Ishak Nasroni, menilai syarat kerja sama dengan Dinas Kominfo semakin dipersulit tanpa alasan yang jelas.
“Dulu tidak serumit ini, sekarang seperti disengaja untuk menyulitkan,” kata Ishak atau yang akrab disapa Ujang.
Ketua IWO, Supelman, bahkan menyebut Imam dan Wadi sebagai “duri dalam daging” dalam kerja sama media dengan Kominfo.
“Selama ini hubungan wartawan dengan Kominfo baik-baik saja, tapi sejak Imam dan Wadi menjabat, mereka justru menjadi penghalang. Bahkan, mereka tidak terlihat patuh kepada atasan mereka sendiri,” ujarnya.
Dafri Yozahari, Ketua SMSI Kabupaten Lahat, menilai Kepala Dinas Kominfo, Eti, memiliki kinerja baik. Namun, Kabid dan Kasi di bawahnya justru menimbulkan masalah.
“Bu Eti bagus kinerjanya, tapi Kabid dan Kasinya harus diganti. Wartawan di Lahat selama ini rukun, justru mereka yang seperti alergi terhadap wartawan,” cetusnya.
Kritik keras juga datang dari Bakrun Satia Darma, owner Lahatonline.com. Ia menyebut keputusan Imam Santosa sangat merugikan media lokal.
“Baru kali ini kerja sama media dengan Kominfo dibuat begitu sulit. Tidak semua media terverifikasi Dewan Pers, tapi ini profesi mereka. Seharusnya ada kebijakan yang lebih adil,” katanya.
Merespons kebijakan yang dianggap merugikan ini, mayoritas wartawan di Lahat berencana mengajukan mosi tidak percaya terhadap Kabid dan Kasi PIKP. Surat desakan pergantian keduanya akan diserahkan langsung kepada Bupati Lahat, Bursa Zarnubi.
