Portal Jatim

Ketum LSM GEMPAR Soroti Pelepasan ‘Bongkaran’ Gedung Eks RS Bangil, Diduga Tak Prosedural dan Ada Main

25
×

Ketum LSM GEMPAR Soroti Pelepasan ‘Bongkaran’ Gedung Eks RS Bangil, Diduga Tak Prosedural dan Ada Main

Sebarkan artikel ini
Ketum LSM GEMPAR Soroti Pelepasan 'Bongkaran' Gedung Eks RS Bangil, Diduga Tak Prosedural dan Ada Main

PASURUAN — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Peduli Aksi Reformasi (GEMPAR) Pasuruan, melakukan audiensi di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pasuruan, Selasa (27/6) sekira pukul 13.00 WIB.

Selain LSM GEMPAR, audiensi juga dihadiri sejumlah pihak atau dinas terkait baik dari BPKAD itu sendiri maupun dari pihak Dinas Kesehatan (Dinkes), Kabupaten Pasuruan selaku pemangku kepentingan.

Scroll kebawah untuk lihat konten

Dihadapan semua para pihak, Alimudin selaku Ketum LSM GEMPAR menanyakan soal mekanisme pelepasan aset atau barang milik negara yang bernilai ekonomi diduga tidak prosedural alias tidak melalui aturan semestinya.

“Ada indikasi untuk pelepasan aset eks rumah sakit Bangil, kurang prosedural. Dan kita sebagai NGO minta klarifikasi ke pihak aset untuk mengetahui ini, mengingat lokasinya di kabupaten tapi ramainya di kota (Pasuruan)”, kata Alimudin, di ruang rapat BPKAD Kabupaten Pasuruan.

Hal itu dikuatkan, ketika Alimudin menanyakan soal dokumen dan mekanisme yang dilakukan sebagai syarat pelepasan aset seperti halnya mengenai ijin atau SK Penghapusan, RAB, persyaratan lelang, waktu lelang, jumlah peserta lelang dan SPK pengangkatan.

Sangat disayangkan, ternyata dari pihak atau dinas terkait tidak bisa menunjukkan sejumlah bukti dokumen seperti yang diminta oleh LSM GEMPAR lantaran dari Dinas Kesehatan sendiri mengaku belum membuat dan bahkan juga belum menyerahkannya ke pihak Aset.

Sementara aset berupa barang bongkaran eks bangunan RS Bangil diantaranya seperti genting bekas, kayu, besi dan lainnya, diduga kuat sudah berpindah ke beberapa tangan pembeli baik di dalam maupun diluar Kabupaten Pasuruan.

Ironisnya, pihak terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan seolah menepis tidak mengetahui adanya aktifitas lalu lalang kendaraan truk yang muat barang bongkaran sebanyak itu dari lokasi lahan eks rumah sakit yang lama.

Dan bahkan, pihaknya juga mengaku tidak atau belum mengeluarkan ijin terkait pelepasan barang aset milik negara itu baik kepada pihak rekanan selaku pemenang tender ataupun kepada pihak pembeli.

“Mengenai tahapan pemberkasan di eks rumah sakit itu ada dua tahapan, yaitu di tahun 2022 dan 2023. Kalau untuk usulan penghapusan atau penjualan barang tersebut kita memang belum membuat”, terangnya salah satu dari pihak Dinkes, dengan nada gugup.

Begitu juga apa yang disampaikan oleh Dian panggilan akrabnya selaku Kabid Aset, bahwa sejauh ini pihaknya belum menerima data maupun usulan dari pihak Dinkes soal bongkaran tersebut.

“Aset eks RSUD itu yang nyatat dinas Kesehatan, dan bidang aset memproses kalau ada usulan. Karena belum ada usulan jadi kita belum memproses”, ujar Dian Prasetyo, selaku Kepala Bidang Aset, BPKAD Kabupaten Pasuruan.

Atas kejadian tersebut, Ketum LSM GEMPAR meminta kepada dinas terkait khususnya Dinas Kesehatan ikut bertanggung jawab atas keteledoran dan juga kelalaian yang dilakukan.

“Jelas keliru ini, kalau kita laporkan kena ini (dinas terkait) semua. Bayangkan, penghapusan belum dibuat tapi barang sudah diangkat (dijual) keliru. SPK (Surat Perintah Kerja) nya mana?, apa kita langsung (ke APH) sekarang?. Iniloh, saya ada bukti bahwa barang-barang ini sudah pindah ke tempat lain”, tegas Alimudin.

Lebih lanjut, Ketum LSM GEMPAR yaitu Alimudin dengan tegas akan melaporkan persoalan tersebut kepada pihak berwenang ataupun Aparat Penegak Hukum (APH) terlepas apakah itu disengaja ataupun tidak.

“Kami dari LSM GEMPAR memberi waktu selama 5 kali 24 jam kepada pihak atau dinas terkait, untuk menunjukkan bukti atau dokumen secara tertulis. Kalau tidak, kami akan melaporkan ke pihak berwenang”, tuturnya.

Diperkirakan, estimasi barang bongkaran tersebut jika dirupiahkan menurut Alimudin nilainya ditafsir kurang lebih diatas 300 juta mengingat ada item material kayu yang disinyalir bekas peninggalan belanda.

“Mustahil kalau ini tidak ada yang mengawasi, orang saya pas mau ambil foto barang bongkaran aja ditanya sama orang yang ada di lokasi. Bapak sudah ijin? Dari mana Pak?”, apalagi mengeluarkan barang (bongkaran) dengan jumlah yang begitu banyak, kan mustahil kalau dinas ngomong tidak tahu barang itu keluar”, ucapnya.

Lanjut Alimudin, “Bongkaran itu mencapai kurang lebih 10 Truk kayu, 15 Truk genting, belum lagi pembesian raib digondol orang dan jelas disini dinas terkait harus bertanggung jawab, karena ini Aset Pemerintah. Terus cara menghitungnya seperti apa?, karena barang sudah dijual. Ya jelas kesulitan”, pungkasnya. (Ek)