Portal Sumsel

Ketua DPRD Banyuasin Sidak ke PT Melania Terkesan Ada Penolakan

19
×

Ketua DPRD Banyuasin Sidak ke PT Melania Terkesan Ada Penolakan

Sebarkan artikel ini
Ketua DPRD Banyuasin Sidak ke PT Melania Terkesan Ada Penolakan

 

BANYUASIN – Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan didampingi anggota Samsu Rizal, Darul Qutni bersama JPKP Banyuasin kembali melakukan Sidak kali ini ke PT. Melania atas laporan yang disampaikan Ormas JPKP Banyuasin.

Scroll kebawah untuk lihat konten

“Kegiatan sidak hari ini sebenarnya sudah lama direncanakan sesuai janji kami dengan kawan – kawan JPKP Banyuasin, namun karena kesibukan baru terealisasi hari ini,” Kata Irian Setiawan. Kamis (8/6/2023).

Sebelum kami mohon maaf karena tidak mengabari terlebih dahulu karena ini inspeksi mendadak (Sidak) dan terimakasih sebelumnya sambutan pihak PT. Melania. ujarnya.

Adapun persoalan yang menjadi poin sidak hari ini adalah persolan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Melania hampir habis.
DPRD Banyuasin dalam hal ini memberikan ruang selebar lebarnya bagi investor apalagi seperti PT. Melania yang sudah lebih kurang seratus tahun berinvestasi dapat memperpanjang HGU nya. Papar Irian.

Ketua DPRD Banyuasin Sidak ke PT Melania Terkesan Ada Penolakan

Artinya kenapa kawan – kawan JPKP Banyuasin mendesak kami sidak karena mereka sayang jika PT. Melania tidak memperpanjang HGU yang sudah ada. tegas Irian

Harapan kami agar polemik ini segera usai tentunya perusahaan harus lebih serius lagi mengurus HGU, sayang karena lahan dalam HGU PT Melania ini berjumlah 3088 Hektar berada di pusat kota tentu banyak pihak yang melirik. Tolonglah diseriuskan lagi urus HGU nya apalagi kabarnya HGU akan habis dalam hitungan Bulan. Timpal Samsu Rizal

Manager PT Melani Solihin menanggapi soal HGU dan beberapa persoalan dengan pihak desa yang belum memberikan rekomendasi tidak dapat bercerita banyak karena kewenangan pengurusan HGU domain pusat.

“Sebelumnya mohon maaf jika penyambutan kami kurang baik, terkait mungkin protokol Security ketat itu memang standarnya begitu. Karena kami tidak tahu ketua DPRD akan berkunjung ke kami. jelasnya.

Berkenaan HGU itu sudah kita urus dari 2021 dan dalam proses, memang mengurus HGU itu wewenang orang pusat. Sampai hari ini kita masih legal sebab HGU kita belum habis.

“Ya kita masih legal, HGU habis di Januari 2024 nanti,” tegasnya

Menyikapi hal itu Ketua Ormas JPKP menilai dan meminta DPRD Banyuasin melalui ketua untuk mengagendakan pertemuan atau memanggil pihak manajemen PT. Melania guna membawa data untuk di telaah karena kita tidak bisa cuma melalui cerita harus dengan data.

” Ya semoga ini awal yang baik, bentuk silaturahmi. namun kami minta Ketua DPRD memanggil secara resmi manajemen PT. Melania membawa data supaya dapat ditelaah dan jika memang kendala perpanjangan HGU ada keraguan masyarakat dengan jumlah HGU baiknya dilakukan pengukuran ulang. Sehingga jelas tidak ada keraguan.” Tutupnya.

Sebelumnya sempat terjadi ketegangan antara rombongan ketua DPRD Banyuasin dan Security PT. Melania, terlihat Security tampak kebingungan antara percaya dan tidak ketua DPRD Banyuasin berkunjung ke PT. Melania.

Karena bingung akhirnya Security pergi akan melapor ke atasannya namun ditunggu beberapa saat tak kunjung kembali ke pos. Ketua DPRD beserta tim memutuskan untuk putar balik namun sebelum keluar pos Security bagian depan tim dihubungi pihak perusahaan siap menyambut tim Sidak DPRD Banyuasin. (Red /Rill IWO Banyuasin/Hadi ST)