YOGYAKARTA – Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta Andie Kartala melihat potensi politik uang di pilkada serentak 2024 yang akan digelar pada November mendatang akan lebih besar ketimbang pelaksanaan pilpres dan pileg pada Februari lalu.
“Kalau kami lihat di pilkada nanti akan lebih besar potensinya karena transaksional terkait politik uang ini tensinya maupun fanatisme pemilih
kepada paslon cukup tinggi,” ujar Andie usai melaunching Gerakan Anti Politik Uang Tingkat Kemantren se-Kota Yogyakarta, Rabu (25/9/2024).
Bawaslu Kota Yogyakarta memandang perlu melaksanakan kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif bertema Peran Masyarakat dalam Pengawasan Partisipatif ini karena di Pilkada nanti diperkirakan banyak potensi pelanggaran, baik itu money politik atau pun berita hoax dan lainnya.
Andie menyebutkan potensi yang paling rawan di Pilwalkot Yogyakarta nanti adalah politik uang. Karena itu kemudian menggandeng dan mengajak stakeholder di tingkat kemantren, kelurahan maupun di tingkat pemerintah kota untuk bersama-sama melakukan pengawasan pelaksanaan pilwalkot Yogyakarta. Tujuannya tak lain meminimalisir terjadinya pelanggaran terkait dengan politik uang.
“Hari ini kami mengajak para Mantri Pamong Praja di tingkat Kemantren. Nantinya mereka bisa menyampaikan ke tingkat kelurahan di bawahnya untuk bersama-sama mengajak masyarakat menolak politik uang yang kemungkinan bisa terjadi dalam proses tahapan pilkada,” harapnya.
Kegiatan launching gerakan anti politik uang juga dihadiri Ketua Bawaslu DIY Mohammad Najib. (bams)
