SLEMAN – Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perangkat daerah khususnya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di Pemkab Sleman tahun 2023 lalu mencapai 86,12 persen.
Dengan demikian capaian tersebut bisa melampaui target yang ditentukan sebelumnya sebesar 85 persen.
“Keberhasilan Pemkab Sleman dalam hal pelayanan masyarakat tersebut menghantarkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sleman pada tahun 2024 ini meraih penghargaan keterbukaan informasi publik kategori informatif,” kata Kepala Badan Kesbangpol Sleman Indra Darmawan dalam acara Focus Group Discusion (FGD) yang diselenggarakan Kesbangpol Sleman bersama forum mitranya di aula Kesbangpol Sleman, Sabtu (21/12/2024) kemarin.
Dalam FGD tersebut, ada berbagai hal yang dibahas. Diantaranya mengenai kondisi wilayah kabupaten saat ini serta mengenai penganggaran Kabupaten Sleman tahun 2026.
Pada Kesempatan tersebut, Indra Darmawan mengatakan bahwa saat ini Pemkab Slemn sedang menghadapi berbagai permasalahan. Antara lain, sering adanya kejadian yang berpotensi memunculkan konflik sosial di masyarakat, menurunnya rasa nasionalisme dan pemahaman wawasan kebangsaan di masyarakat serta adanya indikasi pergerakan kelompok radikal.
Masalah lain, lanjut dia karena potensi dampak kesenjangan ekonomi terkait sistem perdagangan modern dan tradisional, serta dampak perkembangan Informasi Teknologi (IT) terhadap ketahanan nasional, dampak proxy war dan dampak negative IT.
Berbagai permasalan yang komplek ini menurut Indra perlu penanganan khusus dengan program dan kegiatan yang ada di Badan Kesbangbol Sleman.
Dalam implenetasinya, ada beberapa mitra yang membantu Kesbangpol yakni forum ormas, forum parpol, forum pembauran kebangsaan, forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat serta purna paskibraka duta Pancasila.
Berbagai program dan kegiatan serta dukungan forum mitra perlu mendapat perhatian, khususnya dukungan penganggaran. Untuk itu kesbangpol sleman menyelenggarakan FGD (Focus Group Discusion) penganggaran untuk tahun 2026 untuk jajaran kesbangpol bersama forum mitra.
Sementara itu Badan Keuangan da Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman memproyeksikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman tahun 2026 mendatang sebesar Rp 1,3 triliun, dan untuk total pendapatan sebesar Rp3,1 triliun. Sedang total belanjanya sebesar Rp 3,2 triliun, sehingga ada defisit sekitar Rp 113 miliar.
Dengan kondisi keuangan seperti itu, jajaran Pemkab Sleman dituntut untuk mengoptimalkan penggunaan keuangan daerah dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang efektif dan efisien serta transparan dan akuntabel.
Dalam FGD tersebut forum mitra Kesbangpol Sleman mengharapkan adanya sekretariat bersama untuk memperlancar kegiatan dan perlunya dukungan penganggaran dalam pelaksanannya, sehingga mampu memberikan dukungan maupun partisipasi aktif dalam mengatasi permasalahan sosial di kabupaten sleman. Hal itu diperlukan untuk mewujudkan kondisi yang kondusif di Sleman (Brd)
