Kemerdekaan BPNT Purworejo Belum Ada, Ini Kata Ketua DPRD

Kemerdekaan BPNT Purworejo Belum Ada, Ini Kata Ketua DPRD
Saat pertemuan antara DPRD Purworejo dengan pendamping BPNT se Kabupaten Purworejo di Gedung DPRD (Foto : M. Fauzi/Portal lndonesia)

PURWOREJO – Permasalahan terkait PKH yang ada di Kabupaten Purworejo terus bergulir. Kali ini DPRD Kabupaten Purworejo Jawa Tengah memanggil pendamping BPNT se Kabupaten Purworejo untuk digali informasi bagai mana sebenarya yang terjadi permasalahan selama ini, Jumat ( 20/8/2021)

Saat Di temui awak media setelah pertemuan, Ketua DPRD Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Dion Agasi Setyabudi menyampaikan,Ini adalah tindak lanjut dari temuan temuan sebelumnya DPRD kelapangan mengecek dengan adanya aduan aduan masyarakat terkaid dengan E – Warung, kemudian kemaren beberapa waktu lalu DPRD mengundang pendamping dari PKH dan hari ini DPRD mengundang pendamping BPNT Kabupaten Purworejo.

“Kita pingin mengetahui bagaimana alur distribusi dari hulu sampai ke hilir karena masih bayak persoalan persoalan di lapangan terkusus kami menyoroti adalah persoalan bayak KPM yang sampai saat ini belum menerima manfaat karna bersifat adminitrasi”, ucapnya.

Lanjut Dion, bahwa dalam pertemuan tadi sebenarya, dalam permasalahanya bayak dari migrasi BNI ke BRI itu salah satunya, kemudian apdet data DTKS sehingga penerima PKH tidak masuk BPNT itu juga menjadi kendala dan kami tadi mendorong pendamping BPNT untuk segera menyelesaikan permasalahan adminitrasi kususnya teman teman di lapangan yang penerima manfaat ini yang belum menerima KKS ataupun KKS-nya sudah ada tetapi belum masuk saldonya.

Di singgung terkait BPNT, kata Dion lagi, kalau di cermati dari regulasi sebenarnya para penerima manfaat ini di perbolehkan selama masih sesuai indikator indikator tadi yang di sampaikan ada karbohidrat protein dan sebagainya.

” Seharusnya para penerima ini bisa memilih,termasuk E- Warung ini bisa memilih dengan bebas mau ambil komuditas itu di mana,” ucapnya lagi.

Jadi kami mendapatkan laporan laporan dari masyarakat di bawah keluhan keluhan termasuk dari beberapa E Warung ternyata bahwa selama ini mereka tidak memiliki kemerdekaan ataupun kembebasan untuk memilih hal tersebut, ini yang terjadi di lapangan dan ini kita akan cari ibarat benang putus coba kita cari ke hilir dan untuk berikutnya mungkin untuk e warung warung untuk hadir perwakilan ke DPRD ini.

Sementara itu, Nurul sebagai pendamping Bansos pangan Kabupaten Purworejo, mengakui bahwa selama ini bayak permasalahan permasalahan penerima BPNT yang dulu menerima dan ahirnya belum bisa menerima. “Karena dulu memakai bang BNI dan sekarang memakai bang BRI, terus antara akun dari BNI dengan BRI berbeda,” ucapnya.

Lanjut Nurul, dengan kendala itu terus bahwa solusi dari Dinas Sosial Kabupaten Purworejo itu untuk apdet data tetapi kendalanya lagi bahwa pengesahan DTKS sampai sekarang belum ada, bahwa terahir oktober 2020 lalu.

Sementara itu di singgung terkait komoditas barang yang seharusnya di pilih oleh penerima BPNT tetapi kenyataanya di lapangan sudah di pakettin, Nurul menyampaikan, bahwa dari pendamping sudah ada pengawasan serta dari Dinsos juga ada sosialisasi dan idukasi bahwa E – Warung dan agen Bri link tidak boleh memaketkan komoditas sembako di E Warung atau agen BRI link.

” Jadi dengan cara e warung atau agen Bang Bri link menawarkan sebulan sebelumnya mau milih komoditas apa sesuai di Perbub, namun kendala kami belum semua bisa seperti itu”, pungkasnya. (Fauzi)

Tinggalkan Balasan

error: