SLEMAN – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birikrasi (PANRB) menggelar Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Grand Mercure Hotel Yogyakarta, Rabu (14/8/2024).
Evaluasi ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman upaya menurunkan angka kemiskinan, stunting serta meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan pelayanan publik.
Dalam sambutanya, Gubernur Daerah Istimewa Yogykarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan bahwa evaliasi SAKIP ini mengambil tema Penanggulangan Kemisikinan, serta isu strategis berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan kualitas SDM.
Tema tersebut, lanjut dia, berkesinambungan dengan isu strategis pembangunan daerah yang telah termaktub (tercantum) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY tahun 2022 – 2027.
Merespon isu srtrategis ini, DIY berupaya kolaboratif lintas sektor, aktor, dan kewilayahan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Upayanya antara lain dengan inisiasi Reformasi Kalurahan (R-Kal), Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU), dan Warung Lanjut Usia Yogyakarta (Waluyo) serta fasilitasi pemanfaatan tanah kalurahan untuk masyarakat miskin dan pengangguran.”, kata Sri Sultan.
Sri Sultan juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian PANRB yang telah memfasilitasi, evaluasi, dan apresiasi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas reformasi birokrasi.
“Dengan predikat dari hasil evaluasi SAKIP yang telah diperoleh DIY publik mengharapkan manfaat yang lebih luas untuk kehidupan dan penghidupan masyarakat sebagai wujud akuntabilitas di ranah publik.”, kata Sri Sultan.
Sri Sultan menambahkan hal tersebut daapat tercapai jika masyarakat DIY dan pemerintah memelihara rasa kepercayaan, merawat demokrasi, dan partisipasi publik meningkatkan efektifitas, efisiensi tata kelola pemerintahan, mewujudkan pelayanan publik yang responsif, dan senantiasa berupaya mencegah terjadinya korupsi secara berkelanjutan.
Sedang Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi, Agus Uji Hantara mengatakan bahwa Evaluasi SAKIP akan berdampak ke pembangunan nasional.
“Diperlukan upaya kolaboratif antar opd di pemerintahan ketika kita bicara capaian pembangunan”, kata Agus.
Agus juga mengatakan bahwa hasil Evaluasi SAKIP ini akan menjadi dashboard atau dasar rencana pengembangan pembangunan yang akan direncanakan untuk tahin 2025 – 2045.
Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Susmiarto menambahkan bahwa Evaluasi SAKIP ini sebagai tolak ukur keberhasilan visi misi pepala daerah, penyelenggaraan pemerintahan, dan acuan kepercayaan masyarakat.
“Masyarakat damat memantau langsung kinerja pemerintah melalui indeks kepuasan masyarakat yang dipublikasi setiap tahunnya baik di level kebupaten/kota maupun OPD”, kata Susmiarto. (Brd)
