Pendidikan

Kemendikbud: Wisuda TK-SD Jangan Jadikan Kegiatan Wajib & Membebani

24
×

Kemendikbud: Wisuda TK-SD Jangan Jadikan Kegiatan Wajib & Membebani

Sebarkan artikel ini
Kemendikbud: Wisuda TK-SD Jangan Jadikan Kegiatan Wajib & Membebani

JAKARTA — Kepala Badan Standarisasi, Kurikulum, dan Penilaian Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Anindito Aditomo atau yang akrab disapa Nino buka suara terkait permintaan orang tua siswa untuk ditiadakan TK, SD, SMP, lulusan sekolah menengah atau kejuruan. Nino menjelaskan, pada prinsipnya Kemendikbud menekankan agar wisuda tidak menjadi kegiatan wajib yang memberatkan.

“Pada prinsipnya Kemendikbud menekankan agar kegiatan wisuda pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah tidak dijadikan kegiatan wajib yang membebani orang tua/wali peserta didik,” kata Nino kepada detikEdu, Minggu (18/6/2023).

Scroll kebawah untuk lihat konten

Nino menambahkan, Kemendikbudristek juga mengingatkan sekolah dan komite sekolah untuk berdiskusi dengan orang tua atau wali murid untuk menentukan kegiatan bersama di sekolah. Dijelaskannya, mengenai musyawarah dengan orang tua siswa tertuang dalam amanat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

“Kami juga mengingatkan satuan pendidikan bersama komite sekolah untuk membahas dan mengadakan musyawarah dalam menentukan kegiatan bersama di satuan pendidikan dengan melibatkan orang tua/wali peserta didik, sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah,” ujar Nino.

Disinggung soal perlindungan siswa kurang mampu dari tekanan mengikuti tamatan TK hingga SMA di sekolah dengan tingkat ekonomi orang tua beragam dan sekolah dengan mayoritas orang tua mampu secara ekonomi, Nino mengingatkan tanggung jawab pemerintah daerah (pemda) untuk mengawasi sekolah. .

“Sesuai ketentuan perundang-undangan, PAUD, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah dikelola oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu pengawasan satuan pendidikan juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya,” kata Nino.

“Kemendikbud sedang berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar prinsip-prinsip di atas dapat dilaksanakan dengan baik, terutama di sekolah dengan komposisi sosial ekonomi yang beragam,” lanjutnya.

Keluhan orang tua di Indonesia terkait kegiatan wisuda di tingkat TK, SD, SMP, dan SMA kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim melalui komentar di postingan Instagram @nadiemkarim.

Di kolom komentar Nadiem, sejumlah keluhan terkait kelulusan TK dan SMA antara lain biaya wisuda dan perpisahan yang memberatkan orang tua dan wali murid, pelaksanaan di gedung dan hotel yang menambah biaya wisuda. , dan sekolah yang menetapkan biaya yang terlalu tinggi. Sementara tidak semua orang tua mampu membayar.

Selain itu, orang tua siswa juga meminta study tour ditiadakan jika dijadikan sebagai penutup jalan-jalan siswa, guru dan keluarga guru; koordinator kelas orang tua yang mengurusi hajatan seperti hari guru dan lebaran; dan pergaulan yang mengarah pada pungli, sedangkan orang tua siswa yang dipungut tidak berani angkat bicara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah pasal 12, komite sekolah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang melakukan kegiatan lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keutuhan sekolah.

Selanjutnya komite sekolah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang mengambil atau memanfaatkan keuntungan ekonomi dari pelaksanaan kedudukan, tugas dan fungsi komite sekolah, serta dilarang memungut biaya dari siswa atau orang tua atau walinya.