Portal Jatim

Keluh Kesah Wali Murid SMA/SMK Negeri yang Anaknya Tidak Lunas Bayar Iuran

25
×

Keluh Kesah Wali Murid SMA/SMK Negeri yang Anaknya Tidak Lunas Bayar Iuran

Sebarkan artikel ini
Keluh Kesah Wali Murid SMA/SMK Negeri yang Anaknya Tidak Lunas Bayar Iuran
Ilustrasi

PASURUAN – Wali murid beberapa SMA/SMK Negeri di Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan, berkeluh kesah terkait iuran sekolah.

Keluh kesah dari wali murid ini terhimpun portal-indonesia.com sejak beberapa hari lalu hingga Jumat (12/5/2023).

Keluhan ini, juga disampaikan sejumlah wali murid kepada BPKP (Barisan Pemerhati Kinerja Publik) Pasuruan.

Mereka menyebut ada beberapa iuran. Ada yang mengatasnamakan untuk infaq, dan ada juga untuk pembangunan gedung.

Untuk jumlah nominal iurannya variatif, mulai dari 50 ribu hingga 150 ribu rupiah per bulan.

Sejumlah wali murid menyampaikan iuran tersebut harus bisa dilunasi sebelum pelaksanaan ujian semester. Sebab, pihak sekolah tidak akan memberikan kartu ujian kepada murid yang belum lunas.

Jika ingin bisa mengikuti ujian, bagi siswa yang belum lunas harus membawa surat keterangan miskin atau tidak mampu dari masing-masing kelurahannya.

“Pokoknya kalau selama 2 bulan ini tidak lunas, tidak akan diberikan kartu ujian. Kalau tidak mampu membayar harus meminta surat keterangan miskin atau tidak mampu ke kelurahan setempat” kata salah satu wali murid sebuah SMA Negeri yang memiliki mata pencaharian sebagai pedagang kaki lima dan enggan disebut namanya, di Kota Pasuruan.

Sementara itu, salah satu wali murid yang anaknya sekolah di SMK Negeri, berkeluh kesah tentang biaya untuk partisipasi pembangunan gedung serbaguna tempat dimana anaknya sekolah.

“Uang untuk pembangunan gedung itu  sebesar 100 ribu rupiah perbulan,” kata dia di Kabupaten Pasuruan.

Lanjutnya, keuangan untuk pembangunan gedung ini dirasakan wali murid ada penekanan sehingga terkesan murid itu wajib untuk melunasinya.

“Harus bayar, kalau tidak bayar nanti nilai SKR tidak dikasihkan. Saya saja bulan kemarin kurang 1 bulan, tidak dikasihkan” ungkapnya.

Perihal keluhan wali murid, Ketua BPKP (Barisan Pemerhati Kinerja Publik) Pasuruan, Dayat, berjanji akan menindaklanjuti dan meminta klarifikasi terkait dugaan pungli ke sekolah yang dimaksud.

Selain meminta klarifikasi, BPKP Pasuruan berencana akan melakukan audensi terkait dana bantuan operasional sekolah (BOS) reguler dan biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan (BPOPP) yang diterima dibeberapa sekolah-sekolah tersebut.

“Sesuai dengan Pergub Jatim dan sesuai dengan Permendikbud RI Nomor 44 tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan jelas menyalahi aturan, kita akan melakukan klarifikasi dan audensi secepatnya,” ungkap Dayat Ketua BPKP Pasuruan (chu/ghana)