Portal Jateng

Kebumen Raih Opini WTP 6 Kali Berturut-turut

11
×

Kebumen Raih Opini WTP 6 Kali Berturut-turut

Sebarkan artikel ini
Kebumen Raih Opini WTP 6 Kali Berturut-turut

 

KEBUMEN – Kabupaten Kebumen kembali meraih penghargaan predikat/opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022.

Ini adalah kedua kalinya secara berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Kebumen menerima opini WTP selama masa kepemimpinan Bupati Arif Sugiyanto, atau enam kali berturut-turut

Buku laporan hasil pemeriksaan keuangan tersebut diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Hari Wiwoho kepada Bupati Arif Sugiyanto di Gedung BPK Perwakilan Jateng di Semarang, Jumat (19/5/2023).

Ditemui usai acara, Bupati H Arif Sugiyanto SH menyampaikan terima kasih dan rasa syukur, dua tahun masa kepemimpinannya, Pemkab Kebumen bisa meraih penghargaan WTP dari BPK berturut-turut.

Hal ini merupakan hasil kerja keras segenap jajaran Pemerintahan. Mencakup pengelolaan yang baik pada tata kelola keuangan daerah, program, hingga aset sehingga pada tahun ini, Kebumen bisa kembali meraih WTP.

“Alhamdulillah yang patut kita syukuri adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun ini kembali meraih penghargaan opini WTP dari BPK. Kami terus berkomitmen mempertahankan capaian prestasi WTP dari tahun ke tahun. Perolehan penghargaan WTP ini juga merupakan rahmat Allah yang dibarengi kerja keras dan keseriusan kinerja OPD di Kabupaten Kebumen,” tuturnya.

Bupati meminta penghargaan yang diraih harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja. Terutama dalam perencanaan program pembangunan. Sehingga dari tahun ke tahun Kebumen bisa mempertahankan capaian WTP ini.

“Semoga capaian WTP ini bisa sebagai pemicu agar kami bekerja lebih baik lagi, tentu tidak cukup hanya itu, pasti masih ada kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki ke depannya. Ketelitian dan perencanaan program harus menjadi perhatian semua OPD,” paparnya.

Menurut Bupati, masih ada tiga catatan untuk dilakukan pembenahan, di antaranya yakni penarikan PBB dimana masih ada selisih Rp 27 juta yang dibawa oleh penarik PBB, kedua adalah temuan yang kelebihan/kekurangan bayar, dan ketiga adalah administrasi.

“Temuan ini paling sedikit dalam sejarah, dan itu sudah kita lakukan pembenahan, baik kekurangan atau kelebihan pembayaran serta catatan administrasi,” terangnya.

Inspektorur Daerah Kabupaten Kebumen Amin Rahmanurasjid menambahkan secara keseluruhan, Kebumen sudah menerima WTP sebanyak sembilan kali. Namun sempat terjeda pada 2016 lalu. Kemudian pada 2017 kembali meraih WTP hingga tahun ini selama enam kali berturut-turut. Menurutnya, ini merupakan prestasi yang patut disyukuri.

“Dengan penghargaan enam kali berturut-turut, maka kita bisa mendapatkan dana tambahan dari pemerintah pusat karena kita dianggap bisa menggunakan anggaran pemerintah daerah dengan baik, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ucapnya.

Menanggapi pencapaian ini, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah Hari Wiwoho mengatakan, Pemerintah Kabupaten Kebumen sudah taat aturan, pengawasan internalnya baik, pengungkapan dan evaluasinya sudah cukup baik.

“Dengan WTP yang kembali diraih ini menujukkan Kebumen sudah menjalankan pemerintahan yang baik (Good Governance),” jelasnya.

Kalau sudah Good Governance lanjut Hari, harapannya bisa memberikan dampak kesejahteraan rakyat.

“Karena kemiskinan yang terjadi di masyarakat juga disebabkan karena pengelolaan keuangan daerah buruk. Kita turut bangga, Kebumen tahun ini kembali meraih WTP, dan pesan saya harus dipertahankan,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kebumen Sarimun menambahkan, pihaknya memberikan selamat atas pencapaian ini. WTP yang diraih pemerintah, kata dia, merupakan salah satu bukti fungsi pengawasan oleh DPRD berjalan dengan baik.

“Saya bersama seluruh pimpinan dan anggota DPRD menyampaikan selamat dan sukses kepada Bupati beserta jajarannya, WTP ini merupakan hasil sinergitas eksekutif dan legislatif, serta salah satu bukti berjalannya fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kebumen,” tandasnya. (*)