Portal Jatim

Kasus Pemindahan Suara Caleg DPR RI di Lumajang dapat Sorotan Tim Partai Golkar

77
×

Kasus Pemindahan Suara Caleg DPR RI di Lumajang dapat Sorotan Tim Partai Golkar

Sebarkan artikel ini
Kasus Pemindahan Suara Caleg DPR RI di Lumajang dapat Sorotan Tim Partai Golkar

LUMAJANG –Rekapitulasi suara tingkat Kecamatan atau PPK di Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang sempat terhenti karena adanya protes dari tim calon Partai Golkar DPR RI nomor urut 1, H. Muhammad Nur Purnamasidi.

Protes tersebut dipicu oleh dugaan pemindahan suara kepada calon lain dalam partai yang sama.

Empat komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lumajang, yaitu Sohudi, Nur Ismandiana, Ridhol Mujib dan Hasyim Asy’ari turun ke lapangan untuk meninjau langsung ke PPK Gucialit. Akhirnya, dilakukan rekapitulasi ulang untuk memastikan integritas hasil pemungutan suara.

Ali Murtadlo, anggota tim dari calon Legislatif DPR RI H. Muhammad Nur Purnamasidi dari Partai Golkar, mengungkapkan adanya pemindahan suara dari partai dan caleg lain ke caleg nomor urut 4, Dwi Priyo Atmojo.

Contohnya, di Desa Wonokerto Kecamatan Gucialit, suara yang seharusnya diperoleh oleh caleg nomor 4 adalah 1 suara, namun dalam rekapitulasi PPK, caleg tersebut malah mendapatkan 18 suara dengan penambahan 17 suara dari pihak lain.

Ridhol Mujib, Komisioner KPU Lumajang Divisi Hukum dan Pengawasan, menyatakan bahwa setelah terjadi protes, rekapitulasi dihentikan dan dilakukan pencocokan antara hasil rekapitulasi dengan data yang dibawa oleh saksi.

Ridhol Mujib menegaskan pentingnya menjaga keabsahan suara serta menekankan agar tidak terjadi pemindahan atau perubahan suara yang dapat merugikan proses demokrasi.

Permasalahan pemindahan suara juga terjadi di beberapa TPS lain di Desa Wonokerto maupun di desa lain di Gucialit.

Dengan adanya insiden tersebut, KPU Lumajang mengingatkan agar semua pihak terlibat dalam pemilu untuk menjaga integritas suara dan tidak melakukan pergeseran yang dapat mempengaruhi hasil akhir.

Mengenai hal ini, penting bagi pihak berwenang untuk memastikan bahwa proses pemungutan suara berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip demokrasi.

Adanya indikasi pemindahan suara harus ditindaklanjuti dengan serius demi menjaga transparansi dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia.