PASURUAN – Dalam upaya meningkatkan pelayanan prima dan membangun budaya kerja berintegritas, Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Pasuruan, Jawa Timur, menggelar reformasi birokrasi 2024 yang berfokus pada penguatan Sumber Daya Manusia (SDM).
Acara ini berlangsung di Ascent Premiere Pasuruan pada Selasa (19/11) dan dihadiri oleh seluruh jajaran pegawai Kantah Kota Pasuruan.
Hadir langsung memimpin acara, Kepala Kantah Kota Pasuruan, Carsa Ahdiat, menyampaikan pentingnya kolaborasi seluruh elemen pegawai untuk mencapai predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK) pada tahun 2025. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa predikat ini adalah tanggung jawab bersama.
“Zona Integritas bukan hanya tugas kepala kantor atau kepala seksi, tetapi tanggung jawab seluruh pegawai, dari pimpinan hingga satpam, driver, dan tim kebersihan. Semua punya peran penting,” ujar Carsa di depan peserta.
Acara ini juga menghadirkan pemateri inspiratif, di antaranya Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, Deni Niswansyah, yang membahas budaya anti korupsi dan penguatan integritas. Selain itu, Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota, Iptu Choirul Mustofa, berbagi pengalaman tentang pembangunan ZI WBK di institusinya.
Deni Niswansyah mengapresiasi langkah progresif Kantah Kota Pasuruan. “Ini menunjukkan komitmen luar biasa dari Kantor Pertanahan Kota Pasuruan dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi. Saya optimis langkah ini akan membuahkan hasil,” katanya.
Pelatihan Service Excellence
Sebagai penutup, seluruh pegawai Kantah Kota Pasuruan mengikuti pelatihan Service Excellence yang dipandu oleh PT Bank Mandiri (Persero) KCP Pasuruan. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjadikan Kantah Kota Pasuruan semakin unggul dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
Carsa Ahdiat berharap, predikat Wilayah Tertib Administrasi Berintegritas (WTAB) dapat diraih tahun ini sebagai pijakan menuju ZI WBK pada 2025. Dengan semangat kebersamaan, Kantah Kota Pasuruan optimis mencapai target besar ini demi menciptakan birokrasi yang transparan dan akuntabel.
(Eko)
