Portal Jatim

Kades di Ponorogo ‘Ngelurug’ ke Senayan, Tuntut Revisi UU Desa Disahkan

562
×

Kades di Ponorogo ‘Ngelurug’ ke Senayan, Tuntut Revisi UU Desa Disahkan

Sebarkan artikel ini
Kades di Ponorogo 'Ngelurug' ke Senayan, Tuntut Revisi UU Desa Disahkan
Salah satu Kades di Ponorogo (tengah) saat orasi di depan Gedung DPR/MPR RI

PONOROGO – Ratusan Kepala Desa (Kades) di Ponorogo kembali ikut berjuang menyuarakan agar DPR RI segera mengesahkan Revisi Undang-Undang (UU) nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Para kades di Ponorogo tersebut ikut berdemonstrasi di depan gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2/2024).

“Kita hadir disini sebagai bukti tulus berjuang dengan hati dan untuk Desa,” ujar Kepala Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Eko Mulyadi dalam orasinya.

Perlu diketahui saudaraku dari Sabang sampai Merauke dan seluruh rakyat Indonesia, pihaknya mengawal revisi UU Desa bukan semata-mata untuk menguntungkan Kades, BPD maupun perangkat Desa.

“Akan tetapi kami banyak masuk -kan revisi UU Desa salah satunya peningkatan alokasi dana desa,” imbuhnya.

Dengan dana desa para warga akan sejahtera. Pihaknya menuntut agar Desa menjadi mandiri bukan hanya sekedar menjadi ‘robot’ atau ‘boneka’ pemerintah.

“Kita yakin apabila Desa mandiri, maka pembangunan berjalan dengan baik. Alhamdulliah, revisi UU Desa telah disetujui eksekutif dan legislatif siang ini,” ungkapnya.

Hingga berita ini diturunkan, Badan Legislasi (Baleg) dan Pemerintah sepakat menyetujui revisi UU Desa pada tingkat satu. Dengan poin krusial, masa jabatan Kepala Desa adalah 8 tahun, maksimal 2 periode. (*)