PROBOLINGGO – Menjelang 100 hari pertama masa kerja Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo usai dilantik secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025, publik mulai menyoroti efektivitas program yang dijanjikan.
Salah satu suara kritis datang dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Probolinggo, yang menyatakan kesiapan menjadi controlling force atas jalannya pemerintahan.
Achmad Nasruddin Sholeh, Sekretaris Umum HMI Probolinggo, menegaskan bahwa momentum ini bukan sekadar hitung-hitungan waktu, melainkan penentu arah dan komitmen kepala daerah terhadap janji-janji politiknya.
“Masyarakat harus aktif mengawal. Program 100 hari bukan panggung seremonial, tapi harus dirasakan manfaatnya secara nyata dan merata,” tegas Rudi, alumni Fakultas Teknik UNUJA, Kamis (08/04/2025).
Menurutnya, kebijakan publik yang dilahirkan selama 100 hari pertama mesti disusun secara komprehensif dan dikerjakan secara konkret, terutama menyasar kebutuhan mendesak masyarakat seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan ekonomi kerakyatan.
Rudi juga mengingatkan para pemangku kepentingan untuk tak larut dalam euforia kekuasaan, tetapi fokus pada kerja nyata yang berorientasi pada keberlanjutan dan pemerataan manfaat.
“HMI siap menjadi mitra kritis pemerintah. Kami akan hadir sebagai pengingat, bukan pengganggu; sebagai pengawal, bukan penghambat,” pungkasnya.
