BOGOR – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) menjalin kerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung (MA), bertujuan memperkuat kapasitas hakim dalam menangani perkara pertanahan dan tata ruang.
Kerja sama ini ditandai dengan sebuah penandatanganan perjanjian kerja sama antar keduanya, yang dilaksanakan di Aula Badan Litbang Diklat Kumdil, MA, Megamendung, Kabupaten Bogor pada Kamis (29/08)
“Merupakan bagian integral dari upaya kolaboratif antara Kementerian ATR/BPN dan MA, dengan tujuan untuk memperkuat kapasitas hakim dalam menangani perkara yang berkaitan dengan tanah dan tata ruang yang belakangan ini semakin kompleks dan dinamis”, ujar Plt. Kepala PPSDM Kementerian ATR/BPN, Hardian.
Dikatakan oleh Hardian, kerja sama tersebut dilatarbelakangi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan hakim dalam memutuskan perkara pertanahan yang sering muncul di pengadilan.
“Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, sengketa tanah seringkali melibatkan aspek hukum yang rumit. Sehingga memerlukan penanganan yang cermat dan tepat melalui dengan kerja sama ini. Kita berkomitmen untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efisien, dalam mengelola sumber daya tanah yang sangat berharga”, jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, Bambang Heri Mulyono juga menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis yang bisa dilakukan MA dalam mewujudkan sistem peradilan yang lebih baik.
“Salah satu yang kita bisa berikan dari jajaran peradilan adalah kita mewujudkan sistem yang baik, dengan menyiapkan para hakim yang benar-benar siap dengan semua perkara yang berkaitan dengan pertanahan”, tegasnya.
Dalam penandatanganan perjanjian kerja sama, ditandatangani oleh Plt. Kepala PPSDM Kementerian ATR/BPN, Hardian dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan MA, Syamsul Arief.
Yang mana pada proses penandatanganan itu, juga disaksikan oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama terutama yang ada di lingkungan Kementerian ATR/BPN serta MA. (*)
