PendidikanPortal Jatim

Iuran Tidak Lunas, Murid SMA Negeri 2 Pasuruan Terancam Tidak Bisa Ikuti Ujian

21
×

Iuran Tidak Lunas, Murid SMA Negeri 2 Pasuruan Terancam Tidak Bisa Ikuti Ujian

Sebarkan artikel ini
Iuran Tidak Lunas, Murid SMA Negeri 2 Pasuruan Terancam Tidak Bisa Ikuti Ujian
Ruangan bagian depan SMA Negeri 2 Pasuruan, Jl. Panglima Sudirman No.163, Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur.

PASURUAN – Sejumlah wartawan media online bersama anggota BPKP (Barisan Pemerhati Kinerja Publik) Pasuruan, mendatangi SMA Negeri 2 Pasuruan yang berada di Jl. Panglima Sudirman No.163, Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Rabu kemarin (17/5/2023).

Sebelumnya, pada Senin (15/5/2023), mereka telah mendatangi sekolahan tersebut. Mereka mengucapkan salam (Assalamualaikum Wr.Wb) saat hendak memasuki ruangan bagian depan SMA Negeri 2 Pasuruan.

Di ruang depan, mereka diterima dengan baik oleh karyawan yang bertugas di bagian resepsionis (penerima terima).

Selanjutnya, mereka disodori buku tamu dan mengisi buku tamu. Di buku tamu ini ada beberapa item yang mereka tulis, diantaranya, nomor daftar tamu, waktu (hari/tanggal), nama, perihal (tujuan), jabatan, kontak (nomor HP), dan tanda tangan.

Begitu pun kedatangan mereka di SMA Negeri 2 Pasuruan pada Rabu (17/5). Mereka dihadapan karyawan bagian resepsionis kembali mengisi buku tamu.

Kedatangan mereka pada Senin (25/5) dan Rabu (17/5) ke SMA Negeri Pasuruan, dalam rangka ingin bertemu kepala sekolahnya untuk menanyakan dan mendapat penjelasan terkait beberapa hal, yakni :
1. Tentang pungutan berkedok iuran alias sumbangan sekolah yang dikeluhan sejumlah wali murid;
2. Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah);
3. Dana BPOPP (Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan).

Setelah itu, mereka langsung menanyakan ada tidak kepala sekolah kepada karyawan yang bertugas di bagian resepsionis SMA Negeri 2 Pasuruan.

Namun karyawan resepsionis itu terkesan menutup-nutupi. Dia menjawab bahwa, kepala sekolah sedang keluar.

Mendapat jawaban bahwa kepala sekolah tidak ada, akhirnya mereka bertanya nomor HP kepala sekolah dan wakil kepala SMA Negeri 2 Pasuruan yang bisa dihubungi.

Ternyata, karyawan di bagian resepsionis itu tidak berani untuk memberi tahu nomor HP Kepala dan Wakil Kepala SMA Negeri 2 Pasuruan kepada sejumlah wartawan online dan anggota BPKP Pasuruan. Alasannya, itu adalah hal privasi.

Menerima jawaban seperti itu, sejumlah wartawan bersama aktivis dari BPKP Pasuruan memutuskan keluar dan pergi dari SMA Negeri 2 Pasuruan.

Seperti telah diberitakan sebelumnya, berdasarkan informasi terhimpun dari beberapa wali murid, bahwa iuran sekolah dengan mengatasnamakan untuk infaq sekolah dan pembangunan gedung sekolah, diberlakukan kepada setiap murid dibeberapa SMA/SMK Negeri, termasuk SMA Negeri 2 Pasuruan.

Iuran ini wajib dilunasi dalam waktu tempo yang sudah ditentukan pihak sekolah. Nominal iuran sekolah variatif mulai sebesar 50 ribu hingga 150 ribu rupiah per bulan dengan jumlah total iuran yang harus dilunasi setiap murid sebesar Rp1.200.000 setahunnya.

Dari cerita wali murid yang anaknya sekolah di SMA Negeri 2 Pasuruan, bahwa iuran sekolah dimulai beberapa tahun lalu.

Awalnya, gedung ruangan komputer SMA Negeri 2 Pasuruan rusak berat tertimpa pohon tumbang akibat diterpa angin kencang disertai hujan lebat dan petir.

Peristiwa pohon tumbang yang menimpa bagian ruangan komputer SMA Negeri 2 Pasuruan terjadi beberapa tahun lalu, tepatnya pada Minggu sore, 26 Desember 2021.

Kemudian Komite SMA Negeri 2 Pasuruan mengadakan rapat dengan mengundang seluruh wali murid.

Dalam rapat komite saat itu, seluruh wali murid diminta partisipasi berupa dana sumbangan untuk pembangunan gedung sekolah tersebut.

Hasil dari pembahasan mengenai iuran/sumbangan untuk gedung sekolah pada rapat komite saat itu, terjadi kesepakatan atau kemufakatan bersama.

Namun di balik kesepakatan dalam rapat komite saat itu, tidak sedikit wali murid yang hadir merasa keberatan. Mereka wali murid saat itu tidak berani menolak dan hanya bisa meng-iyakan saja.

Sebab, para wali murid yang anaknya sekolah di sekolah itu merasa khawatir dan takut terhadap nasib anaknya dikemudian hari. Misalnya, intimidasi atau tidak mendapat perhatian dari pihak sekolah.

Kekhawatiran dan ketakutan ini seperti yang disampaikan salah satu wali murid. “Sehabis gedung roboh, wali murid dimintai sumbangan gedung, saya tidak berani menolak karena takut nanti anak saya nantinya tidak diperhatikan atau diintimidasi” ungkapnya.

Namun seiring waktu berjalan, iuran yang sebelumnya diberlakukan sebagai bentuk partisipasi, kini sifatnya diwajibkan ke seluruh murid.

Kebijakan pihak sekolah tentang iuran berubah. Dalihnya, iuran akan digunakan untuk dana peningkatan mutu pendidikan pada tahun 2022/2023.

Bahkan, bentuk yang mengarah ke intimidasi semapat menyeruak dalam perbincangan dengan wali murid.

Hal itu diperkuat dengan adanya pemanggilan peserta didik (murid) beberapa waktu lalu oleh ketua komite ke kantor sekolah tersebut.

Para murid yang dipanggil, mendapat peringatan dan pesan dari ketua komite sekolah itu untuk menyampaikan ke masing-masing orangtua atau wali murid agar melunasi iuran sekolah dalam 3 bulan sebelum menjelang ujian.

Bagi murid yang iurannya tidak lunas, bakal tidak dapat kartu ujian. Otomatis, mereka yang tidak mendapat kartu ujian akan terancam tidak bisa mengikuti ujian.

Lalu jika orangtua dari murid atau wali murid hanya mampu membayar iuran dibawah Rp1.200.000, maka untuk bisa anaknya mendapat kartu ujian dan mengikuti ujian harus membawa surat keterangan miskin atau surat tidak mampu dari kelurahan/desa masing-masing ke sekolah tersebut.

“Anak saya dipanggil ke kantor, sama komite disuruh melunasi dalam 3 bulan ini sebelum menjelang ujian, kalau tidak lunas tidak dapat kartu peserta ujian.dan kalau membayar dibawah 1,2 juta rupiah harus minta surat miskin atau keterangan tidak mampu ke kelurahan setempat” kata salah satu wali murid yang keseharianya bekerja sebagai pedagang kaki lima.

Akibat perkataan dan tindakan ketua komite seperti itu, banyak wali murid yang tersinggung, tidak terima dan menyayangkannya.

“Siswa hanya bertugas menimba ilmu, jangan sampai terganggu proses belajarnya karena hal bayar sekolah, kan ada whatsapp group wali murid, kenapa tidak disampaikan di group saja” ungkap salah satu wali murid yang enggan namanya dimuat dalam berita ini.

Ditempat terpisah, Hidayat selaku ketua BPKP Pasuruan mengatakan, bahwa BPKP Pasuruan akan melakukan somasi dengan melayangkan surat perihal audensi yang ditujukan kepada Kepala SMA Negeri 2 Pasuruan.

“Kita ingin tahu secara real terkait dana BOS, dana BPOPP dan dana lain-lainnya di sekolah itu,” ungkap Hidayat.

Hidayat menegaskan bahwa, sekolahan itu bukan tempat untuk dijadikan lahan bisnis, tapi sekolahan itu adalah tempat para generasi penerus (murid) untuk menimba ilmu dalam rangka mencerdaskan bangsa. “Kok ada iuran atau sumbangan ditentukan nominalnya? Kalau nominalnya ditentukan, ya bukan lagi namanya iuran atau sumbangan,” cetus Hidayat.(ichu/ghan)