PASURUAN – LSM Gerakan Peduli Reformasi (Gempar) Pasuruan mendatangi kantor DPRD Kota Pasuruan pada Kamis (12/9) untuk meminta kejelasan terkait inventaris negara berupa laptop yang belum dikembalikan oleh sejumlah anggota dewan, khususnya yang masa jabatannya berakhir pada periode 2019–2024.
Ketua LSM Gempar, Alimudin, dalam pertemuannya dengan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Pasuruan, Raden Murahanto, mempertanyakan jumlah laptop yang sudah dan belum dikembalikan.
“Sekwan masih dalam proses sesuai aturan, dan kita menghargai itu. Namun, jika proses ini tidak menemui titik terang, kami siap melaporkan sendiri kepada aparat penegak hukum (APH),” tegas Alimudin.
Raden Murahanto menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Inspektorat dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Pasuruan terkait masalah ini. Dari 30 anggota DPRD lama yang menerima inventaris berupa laptop, 5 di antaranya belum mengembalikan.
“Beberapa sudah mengajukan surat kehilangan dari kepolisian, tapi itu tidak membebaskan mereka dari kewajiban mengganti laptop yang hilang. Mereka harus mengganti sesuai nilai perolehan, sekitar Rp18 juta,” jelas Raden Murahanto.
Sekwan juga menyebutkan bahwa pihaknya telah beberapa kali mengirimkan surat pengingat dan bahkan mendatangi kediaman anggota yang bersangkutan, namun salah satunya belum diketahui keberadaannya. Jika tidak ada itikad baik dari anggota DPRD yang bersangkutan, langkah hukum siap diambil.
Hingga kini, 5 laptop masih belum dikembalikan atau diganti, yang berarti barang milik negara tersebut belum dapat diserahkan kembali kepada Sekretariat DPRD Kota Pasuruan. (Eko)
