PAMEKASAN – Indonesian Analis Politic And Policy Consulting (IDEA) gelar Unjuk Rasa ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Madura, Provinsi Jawa Timur. Rabu, (13/04/2022).
Massa aksi melakukan longmarch dari Monumen Arek Lancor sekira jam 10.00 WIB. hingga kantor DPRD sembari berorasi dengan pengeras suara dimobil komando aksi, Kedatangan para pendemo tersebut mempunyai tujuan untuk mengevaluasi kinerja dewan yang dianggap tidak efektif yaitu fungsi legislating, budgetting dan controlling.
Samhari (Ketua IDEA) beranggapan bahwa pihak DPRD Pamekasan kurang efektif dan terkesan lalai dalam menjalankan tugasnya.
“Kami kesini hanya dalam rangka menyoal serta mengevaluasi kinerja dari pada legislatif sebagai perwakilan rakyat seperti kami mengingat harga sembako naik, BBM naik dan PPN juga naik, kalau bukan kelalaian dari kinerja dewan terus siapa dong yang salah!,” Jelasnya
“DPRD yang dipimpin oleh Fathor Rohman ini, selama ini tidak menghasilkan apa-apa, bahkan tidak ada produk hukum yang bisa dikomparasikan dengan periode sebelumnya, paling banter hanya sepuluh draft usulan perda,” Rincinya
Dari fungsi budgeting, Samhari mengatakan bahwa anggaran untuk lembaga legislatif untuk melaksanakan program kerja sangat besar, Akan tetapi pihaknya belum menemukan usulan program legislatif yang cukup populis (program bagus) dan belum ada.
“Hanya, yang ada program rutin saja. Controling, sangat lemah, tidak ada agenda sidag didalam komisi atau dilembaga legislatifnya. Sehingga eksekutor bebas untuk melaksanakan perda, mereka hanya pandai mengusulkan tetapi tidak pandai untuk mengontrol,” ujar samhari
Sekira selama satu jam berorasi para demonstran akhirnya membubarkan diri dengan tertib karena pihak dari dewan tidak ada yang menemui mereka.
Sementara Fathor Rahman (Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan) menyampaikan tanggapannya melalui pesan singkat bahwa kinerja dewan beberapa waktu ini sangat dipengaruhi oleh adanya pandemi.
“Kinerja teman-teman dewan sebenarnya sudah kami maksimalkan, cuma karena ada kendala pandemi yang mengharuskan kami menyesuaikan dengan regulasi baru dari propinsi, baik terkait perubahan perda, revisi perda dan lain-lain, kemudian terkait controlling sebelum adanya pandemi semua komisi ketika turun ke lapangan biasanya berbarengan, namun setelah adanya pandemi ini kita diharuskan menyesuaikan dengan peraturan prokes dan sosial distancing, sehingga kami dituntut untuk menyesuaikan juga.” Pungkas kak Pa’ong (Sapaan akrabnya)
(Ansori Bejo)
