Opinion

Fenomena Krisis Publik Figur Pemimpin

17
×

Fenomena Krisis Publik Figur Pemimpin

Sebarkan artikel ini
Fenomena Krisis Publik Figur Pemimpin
Penulis, Abdul Hakim

PORTAL-INDONESIA.COM – Fenomena krisis publik figur pemimpin berpotensi akan terjadinya pasangan calon tunggal pada pemilihan kepala daerah (pilkada).

Fenomena tersebut saat ini menjadi perbincangan berbagai kalangan, khususnya di Kabupaten Situbondo wilayah Barat.

Bahkan, fenomena tersebut secara konsisten mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Hal itu membuat sebagian masyarakat bingung dalam melihat dan menentukan publik figur pemimpin yang dianggap mampu bersaing dan berani bertarung dengan incumbent pada perhelatan Pilakda di Kabupaten Situbondo pada 2024 mendatang.

Dari hasil analisis sementara, dampak dari fenomena ini membuat ambang batas masyarakat yang menginginkan ada tokoh lain yang bisa dijagokan dan cocok sebagai pasangan calon kepala daerah pada Pilkada 2024 mendatang, menjadi buram.

Fenomena krisis publik figur pemimpin yang terjadi saat ini, juga dipengaruhi sejumlah faktor lain. Diantaranya, ketidaktahuan masyarakat terhadap orang-orang hebat asli Situbondo baik yang berada di Kabupaten Situbondo atau di luar kabupaten/kota, provinsi, atau negara, serta faktor lainnya. Hal ini berpotensi terhadap partai politik dan banyak masyarakat akan lebih cenderung memilih incumbent untuk dicalonkan pada Pilkada 2024 mendatang.

Pertanyaannya, apakah fenomena tersebut adalah sinyal kemunduran dari demokrasi di Kabupaten Situbondo?

Fenomena krisis publik figur pemimpin yang kian waktu terus menunjukkan peningkatan ini, juga tidak menutup kemungkinan terjadinya keleluasaan incumbent lebih banyak mempersiapkan diri untuk menghadapi Pilkada 2024 mendatang.

Adanya faktor popularitas, kinerja, dan kekuatan politik dan kekuasaan dalam birokrasi yang dipegangnya, bisa akan menjadi alasan utama bagi masyarakat untuk tetap memilih incumbent pada Pilkda 2024 mendatang.

Sementara trend peningkatan calon tunggal pada perhelatan pesta demokrasi tingkat daerah (pilkada) terus meningkat dari waktu ke waktu. Seperti pada tahun 2015, ada sekitar 3 calon tunggal, pada 2017 ada 9 calon tunggal, 2018 ada 16 pasangan calon tunggal pada perhelatan pilkada, dan pada tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan bahwa ada 25 calon tunggal yang tersebar dibeberapa kota dan kabupaten, dari 25 calon tunggal, 23 calon adalah petahana.

Namun ada juga yang dimenangkan oleh kotak kosong seperti pada pilkada Makassar. Konsekuensinya adalah ketika fenomena ini terjadi, akan sangat rentan terjadinya oligarki kekuasaan, dimana partai politik akan menginvestasikan suaranya kepada incumbent dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan kedepannya.

Kesimpulan sementara, fenomena krisis publik figur pemimpin dan trend calon tunggal yang terus meningkat ini apakah akan menjadi pertanda baik atau buruk terhadap kualitas demokrasi?

Untuk itu, fenomena krisis publik figur pemimpin menuju pemilihan kepala daerah tidak boleh terus dibiarkan, karena akan berdampak buruk bagi perkembangan demokrasi.

Alangkah tepat apabila ada penantang atau lebih dari satu pasang calon kepala daerah. Sebab, akan terjadi proses check and balances system sehingga praktik-praktik oligarki bisa dihindari atau setidaknya diminimalisir. (Abdul Hakim)