JAKARTA – Menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar rapat kerja bersama Komisi II DPR RI membahas terkait efisiensi anggaran tahun 2025 di ruang rapat Komisi, pada Rabu (12/2/2025).
Dalam Raker tersebut, telah disepakati secara bersama bahwa pagu anggaran (PA) Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran (TA) 2025 adalah menjadi sebesar Rp. 4.442.981.052.000 dari sebelumnya yaitu sebesar Rp. 6.454.781.052.000.
“Kami jelaskan bahwa pagu kita sebelum ada efisiensi adalah Rp6.454.781.052.000. Kita mendapatkan efisiensi sebanyak Rp2.011.800.000.000 atau _equivalent_ 31,17 persen. Sehingga dari sisa dana yang masih ada adalah Rp4.442.981.052.000,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid di hadapan para Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang hadir.
Dalam kesempatan itu, Menteri Nusron juga mengungkapkan pemerintah saat ini tengah mengoptimalkan penggunaan anggaran melalui efisiensi untuk memastikan alokasi dana lebih tepat sasaran, terutama untuk program-program prioritas yang menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran.
“Efisiensi anggaran ini dalam rangka refocusing, agar supaya kita ini fokus program-program yang benar-benar prioritas pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Mekanisme seperti ini dalam rangka untuk menghapuskan “lemak-lemak” yang tidak perlu, karena memang kalau kita sadari kadang-kadang kita ini ada hal-hal yang kebutuhan yang berlebihan,” jelas Menteri Nusron.
Disisi lain, Menteri Nusron juga menyoroti praktik rapat yang tidak perlu dilakukan di luar kota. Dan untuk mengatasi hal itu, pihak Kementerian ATR/BPN kini memanfaatkan gedung di Cikeas yang memiliki fasilitas lengkap seperti kamar tidur dan ruang rapat, sehingga pengeluaran untuk menginap di hotel bisa ditekan.
“Apalagi kalau kami kan saat ini sudah punya gedung di Cikeas, ada kamar tidurnya, ada ruang meeting-nya, sehingga yang biasa-biasanya full paket meeting di hotel-hotel ya kita pangkas, kita pindah ke sana, sehingga lebih murah,” imbuhnya.
Sementara, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah yang melakukan efisiensi anggaran. Tentunya dengan harapan agar perubahan dalam manajemen penganggaran di kementerian dan lembaga, seyogyanya dapat berjalan dengan baik.
Dijelaskan oleh Rifqinizamy Karsayuda, bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah merupakan langkah penting untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana negara.
“Saya kira kita patut mengapresiasi pemerintah yang melakukan efisiensi anggaran dan mau tidak mau harus membuat manajemen penganggaran di kementerian lembaga masing-masing berubah. Efisiensi anggaran ini memang memerlukan kreativitas bersama untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada,” kata Rifqinizamy Karsayuda.
Turut hadir dalam acara itu, yaitu Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Sekretaris Jenderal, Suyus Windayana, lalu Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis, termasuk Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng (*)
