SIDOARJO – Masalah banjir yang kerap melumpuhkan sejumlah wilayah di Sidoarjo akhirnya memicu reaksi keras dari DPRD. Lewat rapat dengar pendapat (hearing) yang digelar Komisi D, DPRD mendesak Pemkab Sidoarjo untuk tak lagi bermain di permukaan: penanganan banjir harus menyeluruh, terpadu, dan berani mengeksekusi solusi nyata.
Pemicunya adalah surat dari Kades Ngaban, Kecamatan Tanggulangin, yang meminta bantuan pengadaan pompa portabel. Tapi DPRD tak ingin berhenti di solusi tambal sulam.
“Kalau hanya andalkan pompa, itu hanya obat sementara. Yang dibutuhkan adalah operasi besar dari hulu sampai hilir,” tegas H. Usman M.Kes dari Fraksi PKB, dalam forum yang digelar Rabu (30/4/2025) di ruang Paripurna.
Komisi D mengundang berbagai pihak: mulai dari Camat Tanggulangin, Kepala Dinas PUBMSDA Dwi Eko Saptono, BPBD Sidoarjo, hingga para kades terdampak. Masalah yang diurai pun tak main-main: dari normalisasi sungai, pembangunan busem, hingga penertiban bangunan liar yang membuat sungai tersumbat seperti arteri kota yang tersedak.
“Sudah ada perda, sudah ada aturan. Bangunan liar di bantaran sungai harus ditertibkan. Ini bukan soal suka atau tidak suka, ini soal menyelamatkan ribuan warga dari siklus banjir tahunan,” tegas Ketua Komisi D, Dhamroni Chudlori.
Kepala Dinas PUBMSDA mengakui pihaknya sudah bekerja, tapi tantangannya besar. “Penertiban dan normalisasi kami lakukan bertahap. Kami juga sudah komunikasi dengan Pemprov untuk bantuan lanjutan,” ujarnya.
DPRD menegaskan, penanganan banjir bukan proyek seremonial. Perlu roadmap jangka pendek hingga jangka panjang. Lebih dari itu, butuh kemauan politik untuk menegakkan aturan dan memprioritaskan keselamatan rakyat.
Jika tidak, banjir akan terus jadi tamu rutin, dan rapat-rapat seperti ini hanya akan jadi rutinitas yang kehilangan makna.
