Portal Jatim

DPRD Ponorogo Minta Eksekutif Serius Tangani Retribusi Parkir

15
×

DPRD Ponorogo Minta Eksekutif Serius Tangani Retribusi Parkir

Sebarkan artikel ini
DPRD Ponorogo Minta Eksekutif Serius Tangani Retribusi Parkir
Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto

PONOROGO – Pihak legislatif meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo serius dalam menangani parkir yang diduga mengalami kebocoran.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto. Menurut pandangan pansus yang sangat krusial adalah salah satunya dalam hal pelaksanaan di bidang keuangan (pendapatan).

“Terkait retribusi dalam event tertentu, terutama pendapatan parkir di sekitaran alun-alun Ponorogo. Baik itu event Hari Raya Idul Fitri hingga Grebeg Suro,” ujarnya, Senin usai rapat paripurna DPRD Ponorogo, Senin (15/5/2023).

Banyak bermunculan juru parkir (jukir) yang tidak mengantongi ijin. Bahkan penarikannya ada yang jauh lebih tinggi daripada dengan ditetapkan jukir berijin (dari dinas terkait).

“Bahkan sepeda motor sampai ditarik Rp 5 ribu hingga 10 ribu. Ini bukan soal nilainya, namun ini dalam rangka mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) agar jangan sampai ada kebocoran,” terangnya.

Pihaknya bukan untuk menghambat rejeki orang, namun jika ada kelompok masyarakat tertentu yang ingin melakukan usaha (parkir) agar ijin ke instansi terkait, minimal pemberitahuan.

“Supaya dapat terkelola dengan baik dan tertib. Toh, PAD nanti juga akan dikembalikan ke masyarakat melalui program pemerintah daerah,” ungkapnya.

Legislatif meminta instansi terkait agar tidak takut dalam pengelolaan parkir. Negara tidak boleh kalah dengan apapun, terutama ini menyangkut kepentingan masyarakat luas.

“Pemkab Ponorogo harus ada solusi dalam penanganan parkir, apakah nanti dibuat e-parking, berlangganan ataupun kontrak dari pihak ketiga,” urainya.

Menanggapi hal itu, Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko mengaku juga geram karena pendapatan parkir (diduga) mengalami kebocoran.

“Lebaran tahun ini ramai, namun pendapatannya hanya sedikit. Kemarin saya juga marah, kita meminta dinas terkait untuk meneliti dimana kebocorannya,” jelasnya.

Dalam waktu dekat Kang Giri (sapaan akrabnya) akan melakukan rapat dengan dinas terkait untuk mencari solusi, entah nanti e-parking atau dikelola oleh pihak ketiga.

“Kita cari solusi dengan kemungkinan yang tidak bocor (retribusi), omzetnya banyak, tidak dikendalikan oleh preman serta tidak membebani jukir itu sendiri,” pungkasnya. (Adv)