DPRD Mubar Umumkan Akhir Masa Jabatan Bupati Achmad Lamani

DPRD Mubar Umumkan Akhir Masa Jabatan Bupati Achmad Lamani
Ketua DPRD Mubar, Wa Ode Siti Sariani Ilaihi memimpin Rapat Paripurna Istimewa

MUBAR – Masa jabatan Bupati Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara, Achmad Lamani tak lama lagi akan berakhir. Pada pekan ke – 3 bulan Mei 2022 mendatang Achmad Lamani secara resmi akan meletakkan jabatannya sebagai bupati Mubar.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mubar melalui rapat paripurna istimewa telah mengumumkan berakhirnya masa jabatan Bupati Achmad Lamani.

Menurut Ketua DPRD Mubar, Wa Ode Sariani Ilaihi pelaksanaan rapat paripurna istimewa yang digelar hari ini merujuk pada pasal 154 (2) huruf e Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Ketentuan lain adalah pasal 78 (2) huruf a yang menjelaskan bahwa kepala daerah dan wakil daerah diberhentikan karena berakhir masa jabatannya,” kata Sariani Ilaihi saat memimpin rapat paripurna istimewa di gedung DPRD Mubar, Senin, (11/04/2022).

Plt. Sekretaris DPRD Mubar, Safarudin Ole mengatakan masa jabatan Bupati Mubar periode 2017 – 2022 akan berakhir pada 22 Mei 2022 mendatang.

“Terkait hal ini, DPRD Mubar mengusulkan perihal akan berakhirnya masa jabatan bupati Mubar periode 2017 – 2022 kepada menteri dalam negeri melalui gubernur Sulawesi Tenggara sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk mendapatkan penetapan pemberhentian,” ucap Safarudin saat membacakan pengumuman akhir masa jabatan bupati Mubar periode 2017 – 2022.

Ia menjelaskan pemberhentian masa jabatan bupati Mubar mengikuti mekanisme yang ada sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: pada pasal 78 (2) huruf a dinyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah diberhentikan karena berakhir masa jabatannya; kemudian pasal 79 (1) menyebutkan bahwa pemberhentian kepala daerah dan / atau kepala daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 78 (1) huruf a dan b serta pasal 78 (2) huruf a dan b diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada pemerintah melalui menteri untuk gubernur dan / atau wakil gubernur serta kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian,” paparnya.

Sekadar diketahui pada
Rapat Paripurna Istimewa DPRD Mubar mengenai pengumuman akhir masa jabatan bupati Mubar tersebut dihadiri oleh 14 anggota DPRD. Selain itu, turut hadir Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Mubar, Awaludin Usa dan jajaran Forkopimda Muna dan Mubar. Hadir pula para pejabat pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Mubar.

Penulis : La Ode Biku

error: