SURABAYA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa percepatan penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah kunci utama dalam membuka pintu investasi di Jawa Timur.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Ekonomi Desa Jawa Timur di Gedung Grahadi, Surabaya, pada Minggu (09/03).
Dalam forum tersebut, Nusron mengimbau seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Jawa Timur untuk segera merampungkan RDTR dan memastikan status tanah di wilayahnya clean and clear. Menurutnya, hal ini akan mempercepat proses perizinan investasi melalui sistem Ease of Doing Business yang terhubung dengan OSS (Online Single Submission).
“Kami meminta kepada Ibu Gubernur, Bapak Bupati, dan Wali Kota untuk bersama-sama menyelesaikan RDTR. Jika RDTR sudah selesai dan terintegrasi dengan OSS, penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bisa diproses dalam waktu hanya dua jam,” ujar Nusron.
Hingga saat ini, penyelesaian RDTR di Jawa Timur baru mencapai 19% dari target. Dari total 464 RDTR yang ditargetkan, baru 86 yang memiliki Perda/Perkada, dan hanya 37 yang sudah terhubung dengan OSS.
Menteri Nusron menekankan bahwa percepatan penyelesaian RDTR membutuhkan koordinasi erat antara Kementerian ATR/BPN dan Pemda.
“Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah akan memastikan kebijakan pertanahan dan tata ruang tidak hanya sekadar angka, tetapi benar-benar terealisasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menggerakkan perekonomian daerah,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa Pemda memiliki peran strategis dalam menciptakan tata ruang yang baik, sehingga mampu menarik lebih banyak investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.
Rakor ini mengusung tema “Kebijakan dan Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang untuk Menggerakkan Perekonomian Nasional”, dengan dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Dardak, serta para Bupati dan Wali Kota se-Jawa Timur. Turut mendampingi Menteri Nusron, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Asep Heri, beserta jajaran.
