JAKARTA – Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan akan memberikan sejumlah bantal sosial kepada masyarakat untuk mengurangi beban akibat kenaikan harga.
Pengumuman itu disampaikan Sri Mulyani usai rapat internal terkait pengalihan subsidi BBM di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/8/2022).
“Jadi dalam hal ini masyarakatlah yang akan mendapatkan bantuan sosial dalam hal ini guna meningkatkan daya belinya, terutama karena belakangan ini ada kecenderungan kenaikan harga yang berasal dari pengaruh global, perlu ditanggapi,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani tidak menjawab saat ditanya apakah bantuan sosial yang diberikan terkait dengan rencana penyesuaian atau kenaikan BBM bersubsidi.
“Hari ini saya umumkan tambah bansos dulu, itu perintah presiden hari ini, agar masyarakat mulai mendapatkan bansos,” dia berkata.
Sebelumnya, pemerintah akan membagikan sejumlah bantal sosial untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang akan terkena dampak kenaikan harga.
“Jadi dalam hal ini masyarakatlah yang akan menerima bantuan sosial dalam hal ini guna meningkatkan daya belinya, terutama karena belakangan ini ada kecenderungan kenaikan harga yang berasal dari pengaruh global, perlu ditanggapi,” kata Sri Mulyani.
Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 24,17 triliun untuk bansos yang menyasar 20,65 juta penduduk atau penerima manfaat.
Bantuan sosial tersebut berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan anggaran sebesar 12,4 triliun rupiah. BLT diberikan sebesar Rp. 150 ribu untuk 4 kali yang akan dibayar dua kali.
“Jadi dalam hal ini Mensos akan membayar dua kali yaitu pertama 300 ribu dan kedua 300 ribu,” kata Menkeu.
BLT akan disalurkan melalui kantor pos di seluruh Indonesia kepada 20,65 juta keluarga penerima.
Selain BLT, pemerintah juga telah menyiapkan subsidi upah bagi 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan, dengan total anggaran Rp 9,6 triliun.
Bantalan sosial ketiga, yaitu subsidi transportasi melalui Pemerintah Daerah sebesar 2 persen dari dana transfer umum yaitu dana alokasi khusus (DAK) dan bagi hasil (DBH) sebesar Rp2,17 triliun.
Bearing diberikan dalam bentuk subsidi angkutan angkutan umum kepada ojek dan nelayan, serta tambahan perlindungan sosial.
Bantuan tersebut rencananya akan dilaksanakan pekan ini. Pemerintah berharap BLT yang diberikan dapat mengurangi tekanan kenaikan harga pada masyarakat bahkan mengurangi kemiskinan.
Awal pekan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan tiga alternatif BBM bersubsidi kepada pemerintah di tengah kenaikan harga minyak mentah. Pertama, peningkatan anggaran kompensasi dan subsidi energi, yang akan menambah beban APBN.
Opsi kedua adalah mengendalikan volume BBM bersubsidi, yakni Pertalite dan Solar. Ketiga, menaikkan harga BBM bersubsidi.
Usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/8/2022), Sri Mulyani menegaskan, pemerintah belum mengambil keputusan terkait alternatif yang akan diambil.
“Belum,” jawabnya singkat.
