BANYUMAS – Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menyebut bahwa pengolahan sampah di Kabupaten Banyumas lebih komplit dibandingkan daerah lain. Hal tersebut lantaran proses penyelesaian sampahnya sudah ditangani dengan konsep bisnis, berbeda dengan daerah lain yang masih dikelola oleh pemerintah daerah (pemda).
“Di banyak kabupaten kota ini tidak berani, jadi masih semuanya dihandle oleh pemda dengan kemampuan yang terbatas. Di Banyumas, proses penyelesaian sampahnya dilakukan dengan desain bisnis. Nah, ini belum kita lihat di tempat lain yang komplit seperti ini,” kata Hanif saat berkunjung ke TPA Berbasis Lingkungan dan Edukasi (BLE) di Desa Wlahar Wetan, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Sabtu (19/4/2025).
Hanif akan mendukung sepenuhnya terkait pengolahan sampah di Kabupaten Banyumas. Apalagi, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono memberikan kebijakan komersialisasi atau bisnis dalam rangka penanganan sampah. Terlebih lagi penanganannya sudah cukup maju bahkan tidak ada bau menyengat yang ditimbulkan dari TPA BLE tersebut.
“Ini agak menenangkan hati kita setelah keliling Indonesia, ada kabupaten yang relatif selesai menangani sampah. Ini kita berada di TPA BLE Banyumas berbasis lingkungan dan edukasi,” katanya.
Ia mengaku tertarik dengan pengelolaan sampah di TPA-BLE Banyumas yang melibatkan sekitar 50 kelompok swadaya masyarakat (KSM).
Dalam hal ini, kata dia, Bupati Banyumas memberikan kebijakan komersialisasi dengan melibatkan KSM dalam penanganan sampah.
Lebih lanjut, dia memperkirakan penyelesaian persoalan sampah di Banyumas sudah mencapai kisaran 70-80 persen, sedangkan di kabupaten lain belum terlihat maksimal meskipun semangatnya sudah 100 persen.
Oleh karena itu, kata dia, model pengelolaan sampah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyumas sangat memungkinkan direplikasi di daerah lain.
“Bapak Presiden melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, menargetkan penyelesaian sampah pada 2029 harus 100 persen. Di sini sudah 80 persen lebih,” terangnya
Dari sekitar 500 ton sampah yang dihasilkan masyarakat Banyumas, kata dia, sekitar 400 ton sudah tertangani di TPA-BLE sehingga sisanya harus dapat segera ditangani.
Sementara angka penyelesaian sampah secara nasional, saat ini baru mencapai 39 persen dan dibangun 10 tahun yang lalu.
“Nah kemudian Pak Presiden minta ada lonjakan drastis, angka 39 persen menjadi 100 persen pada 2029, kemudian pada 2025 angkanya diminta menjadi 50 persen,” katanya.
Ia mengaku angka 50 persen itu membuat dirinya selaku Menteri LH harus dengan ketat melakukan pengawasan kepada bupati/wali kota dan gubernur yang melakukan pengelolaan sampah.
“Saya mohon izin akan agak tegas sedikit untuk menjamin angka 50 persen ini tercapai karena di dalam skenario RPJMN, penyelesaian sampah pada tahun 2025 wajib 50 persen. Saat ini saja baru 39 persen, ada gap 11 persen yang angka itu terlalu besar yang harus kita selesaikan dalam satu tahun,” kata Menteri LH
Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan keberhasilan Banyumas dalam mengelola sampah dari hulu ke hilir telah diakui oleh berbagai pihak meskipun belum sempurna.
“Sekarang di hilirnya, saya inginnya sebenarnya begini, kalau mengelola sampah di daerah, itu ‘kan susah kalau tanpa APBD,” katanya.
Dalam pengelolaan sampah di Banyumas, kata dia, telah menghemat APBD dari sebelumnya mencapai Rp30 miliar namun sekarang hanya sebesar Rp5 miliar.
Meski demikian, dia menginginkan tidak ada alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Banyumas dalam pengelolaan sampah ke depan.
“Saya inginnya nol (tanpa APBD, red.). Ini sedang saya olah, saya cari beberapa investor, insya Allah sudah dapat ya, syukur-syukur bukan nol, tetapi plus, jadi sampah menghasilkan APBD meskipun kecil,” katanya.
Dalam hal ini, kata dia, investor yang bergerak dalam bidang pembuatan bijih plastik berminat untuk berinvestasi di Banyumas.
Lebih lanjut, dia mengatakan Menteri LH akan memberikan dukungan berupa bantuan beberapa peralatan untuk pengembangan TPA-BLE.
Selain itu, kata dia, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup juga akan memberikan bantuan berupa pinjaman lunak kepada KSM dengan bunga 3 persen. “Selanjutnya dari Kementerian Pekerjaan Umum juga akan membantu gudangnya,” katanya.
Ia mengakui masih adanya persoalan dalam pengelolaan sampah di Banyumas karena sungai-sungai di Kecamatan Gumelar masih dimanfaatkan oleh masyarakat untuk tempat pembuangan sampah.
Menurut dia, pihaknya masih mengkaji apakah di Kecamatan Gumelar juga perlu dibangun TPA-BLE untuk menyelesaikan persoalan sampah di wilayah itu. “Nanti kalau sudah merata, saya yakin bisa zero sampah. Saya inginnya zero sampah, zero alokasi APBD untuk pengelolaan sampah, kalau bisa surplus APBD berkat pengelolaan sampah,” ujarnya
Sementara itu Kepala UP TPST TPA BLE Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, Edy Nugroho mengakui produksi sampah di Banyumas hingga saat ini mencapai 600 ton per hari, namun baru bisa terselesaikan 493 ton per hari.
“Semoga Banyumas bisa mempertahankan pengolahan sampah yang sudah baik dan kalo bisa kita akan tingkat lebih baik lagi dan semoga juga Kementrian terkait bisa memberikan dukungan suport dan bantuan sarana prasarana yang kita butuhkan untuk pengelolaan lebih baik dan maksimal menuju zero sampah,” harapnya. (trs)
