PROBOLINGGO – Sorotan tajam kembali mengarah ke PT GORIP NANDA GUNA, perusahaan yang bergerak di bidang stone crusher dan batching plant di Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Meski diduga belum mengantongi izin resmi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), perusahaan ini tetap melenggang tanpa hambatan.
Aroma dugaan adanya “bekingan kuat” pun menyeruak ke permukaan. Pasalnya, selama lebih dari setahun beroperasi, aktivitas perusahaan ini nyaris tanpa gangguan. Padahal, menurut HDR, pemerhati kebijakan publik, perusahaan seharusnya wajib melengkapi seluruh perizinan sebelum beroperasi.
“Seharusnya izin dulu baru jalan. Kalau tidak, ini bisa masuk ranah pelanggaran hukum dan indikasi permainan pajak,” ujar HDR, Rabu (16/4/2025).
Ia juga menyoroti soal distribusi material ke proyek Tol yang dinilai janggal. “Aneh, masak proyek besar seperti Tol bisa menerima suplai dari perusahaan tak berizin? Ini patut dicurigai,” tambahnya.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Probolinggo, Agus Mukson, saat dikonfirmasi, membenarkan bahwa perusahaan tersebut tidak terdaftar secara resmi. “Tidak ada izinnya, mas. Mereka tidak hanya suplai ke Tol, tapi juga ke luar daerah,” terang Agus (15/4/2025).
Saat ditanya soal kemungkinan adanya dukungan dari pihak tertentu, Agus enggan berspekulasi. “Soal itu saya tidak tahu, mas,” jawabnya singkat.
Pihak perusahaan PT GORIP NANDA GUNA, saat dikonfirmasi, malah menyebut bahwa proyek ini bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Kemarin atas petunjuk dari oknum kepolisian, disuruh dipercepat. Untuk wilayah Probolinggo-Paiton, diarahkan supaya A yang urus satu pintu,” ungkap perwakilan perusahaan melalui WhatsApp.
Situasi ini mengundang banyak pertanyaan publik: apakah hukum dan peraturan bisa ditawar hanya karena embel-embel “nasional”?
