Dianggap Tidak Sportif, BPN Purworejo Dikeluhkan Masyarakat

Dianggap Tidak Sportif, BPN Purworejo Dikeluhkan Masyarakat
Sutarmi (kanan), warga Wonosobo yang tidak berdaya lantaran terkena stroke (Fauzi/Portal Indonesia)

PURWOREJO – BPN Kabupaten Purworejo  dinilai tidak menghormati Lembaga Pengadilan Republik Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh keluarga masyarakat terdampak Bendungan Bener, yang mengaku mengalami kesulitan dalam mengurus Uang Ganti Rugi (UGR) yang tidak kunjung diberikan.

Adalah Tri Joko Pranoto, warga Kelurahan Sindurjan Purworejo, keluarga Sutarmi, pemilik bidang tanah dengan NIS 17 dan 194. Ia merasa ada yang janggal pada proses pembebasan lahan milik saudaranya tersebut. Pasalnya keluarga sudah berjuang, sampai meminta pengesahan dari pengadilan negeri, namun masih kesulitan mencairkan UGR.

Dikatakan, Sutarmi yang berdomisili di Kabupaten Wonosobo saat ini dalam keadaan sakit hingga kesulitan untuk melakukan mobilitas. Padahal penyerahan UGR bertempat di Kabupaten Purworejo. Oleh karenanya Sutarmi meminta penetapan Pengadilan Negeri Wonosobo, supaya proses pencairan dapat diurus oleh anak tunggalnya.

“Namun BPN Purworejo tetap memaksakan Sutarmi harus datang sendiri, padahal sudah ada penetapan pengadilan. Seharusnya BPN menghormati putusan pengadilan,” katanya, Menot, sapaan Tri Joko Pranoto.

Menot mengatakan, Sutarmi memiliki dua bidang tanah. Satu bidang sawah dengan NIS 17, dan satu lagi adalah tanah tegal dengan NIS 194, yang memiliki tanam tumbuh. Sutarmi telah menerima ganti rugi atas satu bidang tanah dengan NIS 194, yang diberikan tahun lalu, namun berujung masalah, lantaran ganti rugi yang diberikan tidak menghitung nilai tanam tumbuh diatasnya.

“Kemudian keluarga komplain, katanya mau segera diurus oleh BPN. Saat itu kami sering berhubungan denga Pak Suroso dari BPN, tapi sampai sekarang belum juga dibayarkan (kekuranganya). Banyak sekali alasanya ini dan itu. Sebenarnya BPN maunya bagaimana, padahal kami sudah sesuai prosedur,” kata Menot.

Menot menyampaikan, kondisi Sutarmi hingga sampai saat ini masih belum membaik, sehingga pengurusan ganti rugi diserahkan kepada anak kandungnya. Namun BPN masih kuat dengan pendirianya, bahwa penerima harus orang yang menjadi atas nama tanah terdampak, dan tidak dapat diwakilkan meski yang bersangkutan berhalangan.

“Kok BPN seperti tidak menghormati putusan Pengadilan. Ibu Sutarmi ini kan sudah jelas berhalangan, dan kuasa untuk mengurus UGR sudah jelas diberikan kepada anaknya melalui penetapan Pengadilan,” tandasnya.

Mewakili keluarganya, Menot meminta BPN dapat memberikan solusi atas permasalahan ini. Pasalnya keluarga Sutarmi sebagai warga terdampak Bendungan Bener yang paling dirugikan jika tidak ada kejelasan UGR bagaimana supaya dapat dicairkan.

“Jangan sampai ada kecurigaan terhadap BPN karena itu uang (UGR) kan haknya pemilik kok tidak segera diberikan. Mau diurus kaya dipersulit. Perlu diketahui, dulu tanam tumbuh yang tidak dihitung dan tidak dibayarkan sampai sekarang nilainya mendekati setebgah miliar. Kemana uang itu?,” kata Menot.

Kepala BPN Kabupaten Purworejo, Andri Kristanto, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa Sutarmi memiliki dua bidang tanah yang terdampak pembangunan Bendungan Bendungan Bener. Tanah dengan NIS 194 sudah diberikan ganti rugi namun ada perhitungan yang kurang sehingga akan disusulkan.

“Dulu tanam tumbuhnya belum dihitung, namun kami susulkan,” katanya.

Sementara untuk satu bidang tanah lainya demga NIS 17 sudah pernah akan dicairkan namun yang bersangkutan menolak dengan alasan meminta pembayaran dilakukan bersamaan dengan kekurangan bayar tanam tumbuh pada tanah NIS 194.

Berkaitan dengan penerima UGR, harus diterima langsung oleh orang yang tertera sebagai atas nama, pada kasus ini adalah Sutarmi, kata Andri, pihaknya mengaku tidak memiliki kewenangan memgatuf hal itu.

“Dari LMAN mekanismenya seperti itu. Adapun penetapan dari pengadilan tetapi berkas disana pada saat pengajuan namanya masih Sutarmi, sehingga harus yang bersangkutan sendiri yang menerima. Khusus tanah dengan NIS 149 boleh diwakilkan karena berkasnya sudah kita sesuaikan, tetapi tanah NIS 17 harus atas nama yang menerima kalau tidak bisa nanti diretur,” katanya. (Fauzi)

error: