SURABAYA – Mendukung program unggulan NAWA BHAKTI SATYA melalui inisiatif “JATIM CERDAS”, Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Hotel Elmi Surabaya, Selasa hingga Rabu (29-30/10/2024).
Rakor ini bertujuan menyusun Peta Jalan Pendidikan Jawa Timur, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Dewan Pendidikan, Dinas Pendidikan Kab/Kota, BMPS Jawa Timur, serta berbagai asosiasi pendidikan.
Suhartono, Plh Sekretaris Dinas Pendidikan Jatim, menekankan pentingnya Rakor ini untuk menyelaraskan langkah strategis menuju pendidikan berkualitas dan inklusif di Jawa Timur.
“Rakor ini adalah momen untuk merumuskan rekomendasi bagi para pengambil kebijakan, mengedepankan strategi pemerataan dan keadilan pendidikan,” ujarnya.
Hadir sebagai narasumber utama, Prof. Dr. Mohammad Nasih, Rektor Universitas Airlangga, dan Prof. Warsono, Ketua DP Provinsi Jawa Timur, memberikan pandangan mendalam mengenai peta jalan pendidikan ini.
Kabupaten Ponorogo diwakili oleh Ketua Dewan Pendidikan, Assoc. Prof. Dr. Muhamad Fajar Pramono, M.Si., serta Sekretaris Dinas Pendidikan, Farida Nuraini, S.Sos., M.M. Di sela acara, Dr. Fajar Pramono menyampaikan bahwa peta jalan pendidikan ini akan direkomendasikan ke kementerian terkait, menekankan sinergi antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan kebutuhan pemerintah.
“Sinkronisasi pendidikan formal dan non-formal dengan dunia usaha serta kebutuhan Pemprov Jatim sangat krusial, termasuk dalam pengembangan sekolah menengah atas (SMA) sebagai fondasi bagi calon akademisi dan ilmuwan Jawa Timur,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dr. Fajar Pramono mengungkap tantangan yang dihadapi, seperti ketidaksinkronan pendidikan dengan kebutuhan pemerintah daerah.
“Saat ini, masing-masing sektor berjalan sendiri-sendiri, bahkan banyak perguruan tinggi menawarkan program serupa, seperti kedokteran, tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik wilayah. Akibatnya, lulusan sering kali tidak terserap sesuai harapan.”
Ia juga menggarisbawahi perlunya desain pendidikan yang lebih efisien dan terfokus, seperti adanya akses pendidikan tinggi berkualitas di Jawa Timur sehingga calon mahasiswa tidak perlu keluar daerah.
“Sinergi antara jumlah SMA, perguruan tinggi, dan kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan di Jawa Timur perlu diperhatikan. Program studi yang dibuka pun sebaiknya sesuai kebutuhan Pemprov dan potensi yang ada,” pungkasnya.
(Muh Nurcholis)
