PONOROGO – Ratusan mahasiswa di Ponorogo melakukan unjuk rasa mendesak pemerintah untuk mencabut Instruksi Presiden (Inpres) nomor 01 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
Para mahasiswa melakukan demonstrasi di depan kantor DPRD Ponorogo. Dengan membentangkan sejumlah poster dan spanduk yang bertuliskan kalimat-kalimat satire.
Pun, para demonstran saat orasi juga ditemui oleh anggota DPRD Ponorogo, Eko Rekno Setyani dan Mahfud Arifin.
Unjuk rasa ini mendesak pemerintah untuk mencabut Inpres Nomor 01 Tahun 2025, yang dianggap sebagai langkah pemotongan anggaran secara besar-besaran dan berpotensi mengurangi pendanaan untuk sektor vital.
“Banyak anggaran yang dipangkas baik sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat,” ujar salah satu perwakilan demonstran, Nanda Dwi Yanuari, Jum’at (21/2/2025) sore.
Pihaknya menolak 18% efisiensi anggaran pendidikan dari APBN. Tentu hal ini bertentangan dengan amanatnya konstitusi UUD 1945 pasal 31 ayat (4) yang seminimal -nya anggaran pendidikan itu 20%.
Selain itu, mahasiswa juga menuntut Presiden Prabowo untuk mengkaji dan mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG), pasalnya banyak memangkas anggaran dari berbagai sektor.
“Dimana pemangkasan anggaran (sektoral) itu diarahkan atau dialokasikan ke MBG. Serta MBG ini dirasa tidak tepat sasaran,” jlentrehnya.
Menanggapi hal itu, anggota DPRD Ponorogo dari Fraksi Gerindra, Eka Rekno Setyani mengatakan, pihaknya akan menyampaikan apa yang menjadi tuntutan mahasiswa tersebut.
“Demonstrasi ini tidak hanya terjadi di Ponorogo, bahkan hampir di seluruh Indonesia, mahasiswa menyuarakan tuntutan pencabutan Inpres efisiensi anggaran tersebut,” bebernya.
Sebenarnya, Presiden Prabowo itu menghendaki efisiensi anggaran tersebut untuk sektor pendidikan tetap berjalan sesuai peruntukannya.
“Pengelolaan anggaran khususnya pendidikan bisa digunakan sebaik mungkin dan lebih baik lagi,” tandasnya. (*)
