YOGYAKARTA – Fraksi Partai Golkar DIY memandang perlu kiranya indikator kinerja utama (IKU) yang belum tercapai digenjot oleh Pemda DIY secara optimal. Ini agar setidaknya mendekati target yang diharapkan.
“Danais perlu dipergunakan untuk menggenjot indikator tersebut agar ketimpangan, kemiskinan, persoalan sosial, lingkungan tidak semakin dalam,” kata Ketua Fraksi Golkar DPRD DIY Syarif Guska Laksana kepada pers, Rabu (4/12/2024).
Dalam catatan akhir tahun terhadap kinerja pemda setempat tahun 2024 diharapkan Pemda DIY mengoptimalisasi dana keistimewaan (danais) untuk pengentasan kemiskinan. Selain itu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam layanan kebutuhan dasar, penciptaan lapangan kerja, serta membangun karakter manusia DIY yang memegang teguh budaya jawa yang adiluhung.
Ia sebutkan angka kemiskinan di DIY masih cukup tinggi. Sampai Triwulan III tahun 2024 angka kemiskinan di provinsi tersebut mencapai 10,83%.
Target angka kemiskinan di DIY berdasarkan RPJMD tahun 2024 sebesar 10,16%. Ini artinya capaian penurunan angka kemiskinan di DIY baru mencapai 93,81% sampai Triwulan III tahun 2024.
Syarif Guska Laksana mengakui angka tersebut jauh di atas angka rata-rata nasional 9,03% pada Juli 2024. Dalam tiga tahun terakhir, angka kemiskinan di DIY selalu di atas target yang diharapkan.
Namun ia mempertanyakan apakah indikator kemiskinan berbasis pengeluaran masih relevan untuk kasus DIY?. Ini mengingat baseline kemiskinan menurut BPS tahun 2024 sebesar Rp. 602.437/kapita/bulan. “Apakah baseline tersebut masih relevan digunakan di DIY, mengingat resilensi pangan di DIY cukup tinggi?,” ucap Syarif.
Ia sebutkan tingginya angka kemiskinan di DIY melebihi rata-rata angka kemiskinan
nasional. Ini dikarenakan resilensi ketahanan pangan dan kepemilikan aset di DIY yang cukup tinggi. Banyak masyarakat di DIY yang mengandalkan ketahanan pangan karena kebutuhan pangannya tercukupi oleh lingkungan, gotong royong masyarakat yang luar biasa serta adanya kepemilikan
aset (pohon jati, ternak) yang bisa menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Selain itu, masyarakat DIY bukan merupakan masyarakat yang konsumtif, sehingga pengeluaran masyarakat bisa ditekan. Ini menjadikan pengeluaran masyarakat di bawah baseline angka kemiskinan. Indeks gini di DIY juga masih jauh dari target yang ditentukan, bahkan di atas angka rata-rata nasional.
Indeks gini di DIY tahun 2024 berada pada angka 0,435 pada Maret 2024 melebihi target RPJMD 2024 pada angka 0,419. Berdasarkan data tersebut menunjukkan
capaian target indeks gini di DIY masih jauh dari harapan, bahkan melebihi rata-rata indeks gini nasional sebesar 0,379.
“Hal ini menujukkan di DIY masih terjadi ketimpangan kekayaan yang cukup tinggi di dalam masyarakat,” katanya.
Selanjutnya rendahnya capaian indeks gini DIY, karena adanya ketimpangan wilayah. Dimana pembangunan wilayah selatan kurang mendapatkan perhatian
dibandingkan wilayah utara.
Hal ini pararel dengan tingginya angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul dibandingkan wilayah utara (Sleman dan Kota Yogyakarta). Angka kemiskinan tahun 2024 di Bantul sebesar 11,66%, Gunungkidul 15,18%, Kulon Progo 15,62% sedangkan di Yogyakarta 6,26% dan Sleman 7,46%.
Selain Indeks Kinerja Utama (IKU) yang masih jauh dari target yang ditentukan, ternyata
persoalan dana keistimewaan juga perlu menjadi perhatian.
Lebih satu dasa warsa
Keistimewaan DIY, danais yang sudah digelontorkan oleh APBN lebih dari Rp 10 triliun. Dari dana triliunan tersebut dialokasikan untuk 5 kewenangan yaitu kewenangan kebudayaan, tata ruang, pertanahan, kelembagaan serta pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur.
Pertanyaannya, apakah kesejahteraan masyarakat sudah tercapai?. Karena salah satu tujuan Keistimewaan DIY adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sementara angka kemiskinan DIY, indeks gini, persoalan lingkungan/sampah di DIY masih belum terselesaikan tuntas di DIY. (bams)
